Respon Inspektorat Soal Rencana Dinas PMD SBD Tentang Pembagian Honor Pemerintah Desa Setiap Bulan

STORINTT – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(PMD) Kabupaten Sumba Barat Daya merencanakan pembagian honor pemerintah desa dilakukan setiap bulan.

Rencana itu menjadi atensi khusus untuk dapat direalisasikan pada tahun 2026 ini. Tentunya, rencana tersebut bukanlah perkara mudah. Sebab, Dinas PMD SBD perlu melakukan pengkajian yang matang, mengingat dengan adanya efisiensi anggaran.

Namun demikian, Kepala Dinas PMD SBD, Benyamin Kaba yang baru saja dilantik itu tetap optimis, jika rencana tersebut akan terwujud meski membutuhkan proses yang lama.

Sebagai badan yang berkompeten dalam mengawasi segala bentuk urusan pemerintah, Kepala Inspektorat SBD, Theofilus Natara turut memberi komentar.

Theofilus menilai rencana Dinas PMD SBD sebagai bentuk kepedulian dalam menjawab keluhan pemerintah desa yang selama ini menerima honor per-tahap. Menurutnya, secara regulasi, rencana tersebut tidak bermasalah.

Kendati demikian, Theofilus mengingatkan supaya perencanaan itu bukan hanya sekedar untuk mempercepat proses gajian terhadap pemerintah desa, melainkan, juga dipastikan bahwa mereka dapat bekerja dan aktif masuk kantor untuk melakukan pelayanan.

“Saya setuju. Kalau itu baik, kenapa tidak setuju? Dari segi aturan tidak ada masalah. Hanya masalahnya kesiapan anggaran saja. Tapi kalau hanya dibagi saja untuk supaya mereka cepat dapat gaji juga, saya kira sama saja. Yang paling terpenting adalah mereka dapat beraktivitas dengan baik di kantor serta melakukan pelayanan yang baik pula terhadap masyarakat,” kata Theofilus, Kamis(29/01/2026).

Disisi lain, Theofilus juga memberi tanggapan terhadap target Dinas PMD SBD untuk mempercepat pencairan dana desa di tahun ini.

Menurutnya, target dari Kadis PMD yang baru itu disebutnya sebagai langkah maju dalam memperbaiki sistem pencairan. Apalagi, kata dia, Sumba Barat Daya menjadi salah satu kabupaten di Pulau Sumba yang sering terlambat melakukan pencairan dana desa setiap tahun.

Bukan hanya itu, langkah itu juga disebutnya sebagai wujud mendukung program nasional dalam mempercepat penyerapan anggaran. Ia juga tak pungkuri jika jumlah desa di Sumba Barat Daya juga menjadi salah satu penyebab lambannya pencairan.

“Kalau dengan kadis yang baru punya target untuk itu, untuk memperbaiki atau meningkatkan dari kinerja pimpinan sebelumnya itu bagus, ya bagus karena kita ini termasuk daerah juga yang lambat cair. Jadi kalau ada keinginan untuk cepat mencairkan dana desa, saya anggap itu justru lebih bagus,” katanya lagi.***