Setor Rp7,4 Juta, Kelompok Tani Penerima Bantuan Sumur Bor Sebut Ada Intervensi Dari Dinas Pertanian SBD Hingga Batal Pencairan

Pasalnya, bantuan sumur bor ini menggunakan sistem sewakelola, sehingga dalam hal ini kelompok penerima bantuan yang menjadi penanggungjawab pekerjaan. Apalagi, anggaran akan langsung masuk melalui rekening kelompok.

Saat itu pula, tidak ada saran dari Dinas Pertanian Sumba Barat Daya dalam menunjuk pihak ketiga untuk mengerjakan bantuan sumur bor. Artinya, kelompok tani diberi kebebasan dalam mencari pihak ketiga tetapi dengan catatan pekerjaan ini harus diselesaikan tanpa persoalan apapun.

Dalam proses ini, kata Ketua Kelompok Tani ini, tidak ada kendala apapun. Ia langsung mencari pihak ketiga yang bersedia mengerjakan sumur bor tersebut.

Kemudian, Ketua Kelompok Tani itu bersama pemilik mesin bor langsung bertemu Kabid Dinas Pertanian Sumba Barat Daya untuk menyepakati kerja sama.

“Waktu pencairan pertama pada bulan Juli tahap I itu Rp75 juta. Sebelum pencairan kami cari dulu yang siap bor. Setelah itu kami ketemu kabid dan sepakat, terus uangnya baru dicairkan,” tambah Ketua Kelompok Tani tersebut yang namanya diminta untuk tidak diberitakan.