Storintt

Dari NTT Untuk Indonesia

Soal PPPK Tahap 2 SBD, Pemerintah Mau Tanya Data Anggota DPRD Komisi 3, RDP Malah Ditutup: Kami Sudah Siap Jawab

Rapat Dengar Pendapat(RDP) antara DPRD Komisi 3 dan Pemerintah Sumba Barat Daya tentang persoalan dugaan rekomendasi palsu peserta seleksi PPPK Tahap 2 mendadak ditutup.(Dokpri Rian Marviriks)

TIMEXNTT – Rapat Dengar Pendapat(RDP) antara DPRD Komisi 3 dan Pemerintah Sumba Barat Daya tentang persoalan dugaan rekomendasi palsu peserta seleksi PPPK Tahap 2 mendadak ditutup.

RDP ini digelar untuk ketiga kalinya lantaran DPRD SBD melalui Komisi 3 tidak puas dengan jawaban BKPSDM dalam RDP pertama dan kedua dalam memberi jawaban soal dugaan rekomendasi yang diperoleh sejumlah peserta seleksi PPPK Tahap 2.

Dalam RDP yang ketiga kali ini menghadirkan Asisten 1 Setda SBD, Christofel Horo, Kadis Kesehatan, Yulianus Kaleka, Kepala Inspektorat, Theofilus Natara dan Kepala BKPSDM, Yordan Parera.

Ditemui, pasca RDP bersama Komisi 3, Asisten 1 Setda SBD, Christofel Horo mengatakan, berkaitan dengan beberapa hal yang tersampaikan pada saat RDP pertama dan kedua menjadi konsen pemerintah melalui BKPSDM dalam menelusurinya.

Baca Juga  Dengan Rendah Hati, Wakil Ketua DPRD SBD Meminta Maaf Kepada Wartawan

“Kita hargai itu sebagai bentuk aspirasi. Oleh karena itu, langkah strategis dari Pemerintah adalah kita cek in ricek dari berbagai informasi di forum RDP dan tidak ada hal yang bias kita sampaikan tadi. Kita tetap konsen sesuai apa yang terjadi di RDP pertama dan kedua,” kata Chris Horo, Selasa(03/06/2025).

Menurutnya, soal hasil seleksi PPPK tahap 2 yang dipertanyakan dalam RDP pertama dan kedua sebenarnynya sudah sesuai prosedur dengan berbagai proses tahapan yang dilakukan.

Meski begitu, pemerintah tetap menjadikan itu sebagai catatan kritis.

Baca Juga  Dandim 1629 SBD Sebut 45 Gedung KMP Sudah Mulai Dibangun

Untuk itu, pemerintah telah mengambil langkah teknis secara cepat dalam memastikan keakuratan data-data yang disampaikan oleh Komisi 3 dalam RDP pertama dan kedua.

“Kami punya catatan bye name bye addres itu clear semua,” tambahnya.

Ditanya soal nama-nama yang diduga mendapat rekomendasi palsu, Chris Horo menyebut, bahwa tidak ada temuan mereka ketika melakukan penelusuran.

Bahkan, ada 3 nama yang juga dipersoalkan dalam RDP pertama dan kedua tidak pernah terdaftar. Apalagi terindikasi mengikuti tes PPPK Tahap 2.

“Sah, kami ada data, tadikan kami mau serahkan sebagai bahan pembanding. Kami juga mau tanya data-data yang diperoleh anggota Komisi 3, tapi RDP nya closing,” katanya lagi.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Tutup
error: Content is protected !!