TAMAT! Oknum Nakal di Dukcapil SBD Tak Berkutik, Kadis Pantau Langsung Pelayanan Lewat CCTV
STORINTT – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sumba Barat Daya, Tarru Bani menegaskan bahwa seluruh pelayanan kependudukan di instansinya tidak dipungut biaya alias gratis.
Penegasan ini disampaikan untuk menjawab keraguan masyarakat terkait isu pungutan liar dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan dokumen kependudukan lainnya.
“Semua pelayanan di sini gratis. Tidak ada pungutan biaya,” tegas Tarru Bani ketika ditemui seusai upacara peringatan hari kesaktian pancasila, Kamis(01/10/2026).
Untuk menjamin transparansi dan profesionalitas, seluruh aktivitas pelayanan dipantau secara ketat melalui CCTV di setiap ruangan pelayanan, kecuali ruangan yang kosong.
Ia mengungkapkan, standar operasional dan MOU untuk pemasangan CCTV tambahan di pintu utama sudah selesai, tinggal menunggu pemasangan jaringan.
“Saya pantau langsung semua ruangan melalui CCTV. Rencananya pintu depan utama juga akan kita pasang CCTV karena itu pintu masuk utama. Manfaatnya besar untuk evaluasi pelayanan,” jelasnya.
Terkait profesionalitas petugas, ia menjamin seluruh staf mulai dari sekretaris hingga petugas loket bekerja secara profesional dan terukur setiap harinya.
“Kalau soal profesionalitas, saya jamin dari segi personel, perangkat, dan pengawasan kita profesional. Tapi namanya manusia pasti ada kelemahan, karena itu kita terus melakukan evaluasi. Kita juga terus mengukur kapasitas pelayanan setiap hari secara kolektif,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sistem pelayanan Dukcapil SBD sudah terkoneksi secara digital dan real-time ke tingkat provinsi hingga pusat.
Sistem daring ini membuat setiap perekaman KTP-el, penerbitan KK, maupun akta langsung tercatat di database nasional. Bahkan, proses perekaman biometrik hanya membutuhkan waktu satu menit untuk terkirim ke pusat.
Ia juga menjamin kecepatan pelayanan. Untuk perekaman KTP-el, jika masyarakat datang merekam di pagi hari, maka siang harinya KTP sudah bisa jadi, selama blanko tersedia dan jaringan tidak terkendala. Hal ini jauh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau datang rekam pagi, siang jadi. Saya jamin, apalagi dengan situasi pelayanan yang masih longgar saat ini. Pelayanan harian kami terpantau dalam sistem, laporan harian terkoneksi langsung ke provinsi dan langsung ke pusat. Setiap hari langsung terakses ke server pusat di Jakarta. Sama seperti 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi lainnya,” terangnya.
Ia mengenang, pada tahun 2019 lalu Dukcapil SBD pernah menjadi kabupaten dengan realisasi pemberian blanko KTP terbesar se-Indonesia dari 514 kabupaten/kota, yang dipimpin langsung oleh Kapolda saat itu dalam program percepatan perekaman.
Ia menyebut, stok blanko KTP-el saat ini masih aman. Dari jatah 10.000 blangko yang diberikan pemerintah pusat pada Desember lalu, saat ini masih tersisa sekitar 2.000-an blangko yang diperuntukkan bagi pemula usia 17 tahun, pindah datang, serta penggantian KTP hilang dan rusak.
“Syukur kalau sekarang semua sudah lancar. Dulu kita pernah jadi yang terbesar se-Indonesia untuk pemberian blanko,” ungkapnya.
Ia pun mengimbau masyarakat SBD untuk tidak menggunakan jasa calo dan langsung datang ke Kantor Dukcapil SBD atau melalui petugas di kecamatan untuk mengurus dokumen kependudukan secara gratis dan cepat.***
