Telan Anggaran Miliaran, Nasib Gedung KDMP di Sumba Barat Daya Disorot
STORINTT – Menjelang akhir tahun 2026, pelaksanaan pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya tengah menjadi perhatian publik.
Berdasarkan informasi per 19 Oktober 2026, dari total 173 desa dan 2 kelurahan yang ada di daerah ini, tercatat sebanyak 155 unit gedung KDMP sudah dibangun dan sedang dalam proses pembangunan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 unit bangunan sempat dianggap sudah layak dan siap untuk difungsikan. Namun ketika tim terkait melaksanakan proses verifikasi dan validasi, ke-12 unit tersebut justru dinyatakan belum memenuhi kriteria kelayakan operasional.
Temuan tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat terhadap kondisi pengerjaan unit-unit lainnya yang belum sempat diverifikasi dan divalidasi.
Apalagi, dana yang dialokasikan untuk program ini terbilang besar, sehingga wajar apabila publik menuntut hasil pembangunan yang sepadan.
Benar saja, pantauan di lapangan pada Jumat, 20 November 2026 terhadap salah satu gedung KDMP di Sumba Barat Daya menunjukkan tidak ada aktivitas pengerjaan.
Dikabarkan, sudah beberapa bulan tidak ada pengerjaan di lokasi tersebut. Kondisi bangunan terpantau belum ada atap, dan belum ada instalasi listrik, sehingga terkesan terbengkalai.
Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026, besaran biaya untuk pembangunan fisik berupa gerai dan gudang dengan standar yang ditetapkan diperkirakan mencapai Rp1,658 miliar untuk setiap unit.
Dengan alokasi sebesar itu, masyarakat tentu berharap bangunan yang terbangun memiliki kualitas yang baik dan segera dapat dimanfaatkan.
Namun kondisi yang terlihat di lapangan justru berbeda. Sejumlah bangunan terpantau masih belum selesai dan belum memenuhi standar untuk dijadikan sarana kegiatan koperasi.
Selain itu, persoalan keterbukaan informasi menjadi salah satu hal yang paling banyak diperbincangkan. Sejak tahap awal pembangunan, sejumlah pimpinan pemerintah desa mengaku tidak memperoleh penjelasan mengenai besaran dana yang digunakan untuk pembangunan gedung KDMP di desanya masing-masing.
Padahal pemerintah desa merupakan pihak yang berada paling dekat dengan lokasi kegiatan dan semestinya dilibatkan dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
Tanpa adanya informasi mengenai nilai anggaran dan detail pekerjaan, pemerintah desa mengaku kesulitan untuk ikut melakukan pemantauan. Mereka tidak dapat menilai apakah pekerjaan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan atau belum.
Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan tidak adanya papan keterangan proyek yang dipasang selama pembangunan berlangsung.
Warga yang berada di sekitar lokasi mengaku tidak pernah menjumpai papan informasi yang menjelaskan nilai proyek, identitas pelaksana, pihak pengawas, hingga batas waktu penyelesaian.
Minimnya keterbukaan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip transparansi yang seharusnya diterapkan pada setiap kegiatan yang menggunakan dana negara.
Selain soal keterbukaan, mutu hasil pekerjaan juga mulai menjadi sorotan. Beberapa bangunan KDMP yang baru saja selesai dikerjakan dilaporkan sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan, seperti adanya keretakan pada bagian dinding dan lantai.
Munculnya keretakan pada bangunan yang belum pernah difungsikan secara resmi itu menimbulkan kekhawatiran tersendiri di kalangan warga. Mereka mempertanyakan daya tahan dan keamanan bangunan apabila nantinya digunakan untuk kegiatan koperasi setiap hari.
Dengan nilai anggaran yang mencapai hampir Rp1,7 miliar untuk satu unit, masyarakat menilai seharusnya kualitas bangunan jauh lebih kokoh dan terjamin. Kerusakan yang muncul dalam waktu singkat mengindikasikan adanya kemungkinan pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
Oleh karena itu, masyarakat mendorong agar dilakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh terhadap struktur bangunan, termasuk mutu material yang digunakan dan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
Masyarakat berharap supaya pihak terkait, serta pihak pelaksana dan pengawas kegiatan dapat segera memberikan penjelasan secara terbuka terkait hasil verifikasi terhadap 12 unit bangunan tersebut.
Mereka juga mendorong agar dilakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh 155 unit KDMP di SBD, bukan hanya 12 unit yang sudah diperiksa, agar tidak ada bangunan yang terlanjur dinyatakan layak padahal belum memenuhi standar.***