Unggahan Oknum Polri Tentang Imbauan Kriminal Dirujak Netizen: Jangan Jadi Polisi Kalau Mau Jadi Pencuri Sapi

STORINTT – Sebuah unggahan di media sosial yang diunggah oleh oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) beberapa jam yang lalu mendadak viral dan menuai gelombang kritik dari warganet.

Unggahan tersebut menampilkan pesan berbunyi, “Jangan jadi pencuri kalau tidak mau menanggung risiko,” yang memicu perdebatan hangat mengenai gaya komunikasi publik aparat penegak hukum di era digital.

Maksud awal dari konten tersebut disinyalir sebagai bentuk imbauan atau peringatan keras agar masyarakat tidak melakukan tindakan kriminal, khususnya pencurian.

Namun, narasi dan gaya penyampaian yang dipilih dinilai sebagian besar pengguna media sosial kurang empati, cenderung menghakimi, dan terkesan meremehkan persoalan hukum maupun faktor sosio-ekonomi yang kompleks di balik tindak pidana.

Apalagi, saat ini di Kabupaten Sumba Barat baru terjadi insiden penembakan terhadap terduga pelaku pencurian hingga meninggal dunia.

Netizen menilai bahwa sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, institusi Polri beserta anggotanya idealnya menggunakan bahasa komunikasi publik yang santun, objektif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Beberapa diantara mereka juga kerap membandingkan respons tegas terhadap kejahatan kecil dengan penanganan kasus-kasus besar seperti korupsi, sehingga unggahan tersebut dianggap tidak mawas diri.

Bahkan, kasus pencurian yang melibatkan salah satu oknum Polisi di Sumba Timur beberapa minggu lalu juga dibandingkan.

Berikut beberapa kritik yang dituangkan dalam kolom komentar dari unggahan oknum polri tersebut.

“Jangan jadi polisi kalau mau jadi pencuri sapi,” komentar netizen yang mengaitkan keterlibatan oknum polisi disebut sebagai penadah pada kasus pencurian sapi di Sumba Timur.

“Bagaimana dengan pak budi?? Apa Karena namanya budiman biar menyalahkan hukum didiamkan saja? Bagaimana dengan para tikus berdasih? Mari merefleksikan diri masing sebelum menyalakan kesalahan orang lain. Jangan jadikan kesalahan orang lain sebagai ladang bisnis d dunia maya,” komentar akun lain.

“Ijin komen dan sedikit mau bertanya, sekaligus mohon pencerahannya abang.
Lalu bagaimana dngan seseorng yang tidak melakukan pencurian tapi dia jdi korban penembakan tadi mlm ya bang?,” komentar akun lain dengan menyertakan foto korban yang disuga terkena tembakan ketika Polres Sumba Barat melepas sejumlah tembakan peringatan dalam membubarkan ratusan massa.

“Alangkah lebih baik diam dulu jangan seperti ini dulu karena sekarang kondisi masih panas. Keadaan masih belum aman,” komentar akun lain.

“Jagan usah memperkeruh situasi, orang lagi panas panasnya, kau sebagai penegak hukum jalani aja tugas sesuai SOP,” tulis akun lainnya.

“Berani Ngak kamu tembak koruptor.. semuanya ngak mesti harus menembak broww..apa gunanya udang udang,” komentar akun lain.

“Masyarakat kecil di bunuh. Lalu bagaimana dengan pak budi yang mencuri sapi? Kalau di bunuh juga apakah di perbolehkan?
Sesama polisi di lindungi. Masyarakat kecil di tindas sampai nyawa menghilang,” tulis akun lain dikolom komentar.

Namun demikian, beberapa pengguna media sosial facebook lainnya memberi dukungan atas unggahan oknum polri tersebut.

“Setuju dengan kalimat ini. Tetap semangat awalnya sebelum ada kejelasannya saya memang dukung penuh dengan korban tapi setelah dapat kronologi yang jelas saya jadi benci berapa kali lipat,” ungkap seorang pengguna facebook dalam memberi dukungan.

“Setuju pak pol, di kabupaten Sumba Tengah juga sering terjadi perampokan dan pencurian semoga di Sumba Tengah juga ada yang di tangkap karena ortu saya sendiri sudah 2 kali di rampok hewan, sampai-smapai bapa saya trauma piara hewan lagi,” komentar akun lain.

Dengan berbagai kritikan tajam yang disampaikan warganet, tentunya, kejadian ini menunjukkan betapa krusialnya pengawasan tata kelola media sosial bagi personel kepolisian. Di tengah sorotan publik yang tinggi terhadap kinerja kepolisian, setiap konten yang diunggah oleh anggota aktif di ruang digital akan selalu dikaitkan dengan citra institusi.

Penting bagi jajaran kepolisian untuk membekali personelnya dengan pemahaman komunikasi krisis dan etika bermedia sosial. Peringatan terhadap tindakan hukum tetap perlu disampaikan, namun dengan cara yang edukatif, profesional, dan menghindari kalimat yang berpotensi memicu kontroversi di ruang publik.***