Wakil Ketua DPRD SBD Bantah Tudingan Sanksi PAW dan Menitip Sejumlah Nama Untuk Ikut Seleksi PPPK Tahap 2

TIMEXNTT – Wakil Ketua II DPRD Sumba Barat Daya, Yusuf Bora angkat bicara atas tudingan terhadap dirinya yang telah menitipkan sejumlah nama untuk mengikuti seleksi PPPK Tahap 2.

Isu ini menjadi hangat diperbincangkan publik. Apalagi, proses seleksi PPPK Tahap 2 ini sedang menuai sorotan.

Plt Ketua DPD Perindo Kabupaten Sumba Barat Daya ini pun harus angkat bicara dalam menanggapi isu liar yang beredar luas dipublik melalui pemberitaan disalah satu media online.

Kepada timexntt.id, Yusuf Bora mengaku tidak pernah menitip nama-nama untuk mengikuti seleksi PPPK Tahap 2 di Sumba Barat Daya, NTT.

Menurutnya, pemberitaan yang menyeret dirinya telah menitip sejumlah nama dalam seleksi PPPK Tahap 2 adalah tidak benar alias fitnah.

Yusuf Bora pun meminta supaya media online yang telah memfitnah dirinya supaya membuka data atau nama-nama yang dimaksud dilermukaan publik.

“Itu tidak benar, fitnah dan pembunuhan karakter. Saya minta media tersebut mengeluarkan data-data atau nama-nama yang dimaksud, dan saya siap pertanggung jawabkan jika benar adanya,” kata Yusuf Bora, Rabu(18/06/2025).

Untuk itu, jika media yang bersangkutan tidak membuka data-data tersebut, Yusuf Bora tak segan-segan akan mengambil langkah hukum.

Ia pun merasa kecewa dan menilai isi dari pemberitaan itu telah merusak nama baik lembaga DPRD Sumba Barat Daya.

Apalagi ketika terpilih sebagai anggota DPRD SBD bukan hanya dipilih oleh sekelompok orang, melainkan ribuan masyarakat dari Dapil II.

“Jika media tersebut tidak membuktikan, saya akan ambil langkah-langkah hukum sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya lagi penuh tegas.

Yusuf Bora Bantah Tudingan PAW Anggota DPRD Fraksi Perindo

Bukan hanya membantah tudingan tentang pemberitaan yang menyeret namanya telah menitip sejumlah nama-nama untuk ikut proses seleksi PPPK Tahap 2, Yusuf Bora juga angkat bicara atas tudingan terhadap dirinya yang menggunakan kekuasaan sebagai PLT DPD Kabupaten SBD untuk PAW anggotanya yang tidak taat dan tunduk.

Yusuf Bora menegaskan, dirinya dan seluruh kader Partai Perindo SBD tidak pernah membahas hal tersebut dalam rapat internal.

Menurutnya, pemberitaan disalah satu media oine itu telah mencederai nama baik Partai Perindo yang dinilainya sebagai salah satu Partai yang demokratis, serta transformasi untuk Indonesia sejahtera.

“Jadi pemberitaan tersebut sangat tidak mendasar dan melanggar kode etik pers, karena bukan pernyataan resmi kami partai Perindo. Berita tersebut hanyalah opini dan pembohongan publik,” katanya lagi.***