Warning! Begini Hasil Pertemuan DPRD dan Bupati Sumba Barat Daya Soal Kepala Desa Yang Bandel

TIMEXNTT – Pasca melakukan kunjungan kerja dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, Ketua Komisi I DPRD Sumba Barat Daya, Octavianus Dapa Talu mendatangi Kantor Bupati.

Kedatangan dirinya untuk bertemu Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla dalam membahas berbagai pengaduan masyarakat soal pengunaan dana desa.

Untuk diketahui, baru-baru ini, Komisi I dan III DPRD Sumba Barat Daya telah melakukan Kunjungan Kerja(Kunker) bersama mitra kerja mereka di dua desa berdasarkan tembusan dari masyarakat perihal dugaan penyalahgunaan dana desa.

Kedua desa itu masing-masing berada di Kecamatan Kodi Balaghar dan Kecamatan Kodi Bangedo, yakni Desa Panenggo Ede dan Desa Walla Ndimu.

Kunjungan kerja itu sebagai wujud keseriusan DPRD Sumba Barat Daya dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Apalagi, pemerintah yang digawangi oleh Bupati, Ratu Ngadu Bonu Wula dan Wakil Bupati, Dominikus Alphawan Rangga Kaka sedang upayakan membangun desa dengan dana desa yang terus mengalir setiap tahun.

Tentunya, untuk mempercepat pembangunan dan kesejatheraan masyarakat membutuhkan kerja-kerja kolaborasi serta bersinergi dengan semua pihak.

Ditemui oleh sejumlah wartawan, Ketua Komisi I DPRD Sumba Barat Daya, Octavianus Dapa Talu mengatakan, dirinya bertujuan untuk menyampaikan secara lisan hasil dari kunjungan kerje mereka kepada Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla.

“Ya, tadi saya ketemu Ibu Bupati hanya mau menyampaikan secara lisan hasil kunker kami bersama mitra kerja. Tidak ada diskusi yang berat, ringan-ringan saja,” kata Octavianus dari Fraksi PDIP ini kepada sejumlah wartawan, Rabu(26/03/2025).

Pertemuan Ketua Komisi I dan Bupati ini tidak mengerucut terhadap desa tertentu. Mereka hanya membahas kembali soal komitmen awal dalam memastikan pemanfaatan dana desa.

Menurut Octavianus, Bupati SBD sangat mendukung atas pengawasan-pengawasan dana desa yang dilakukan oleh masyarakat hingga melakukan pengaduan secara resmi.

“Tidak mengerucut terhadap desa tertentu. Benar kami hanya membahas apa yang kami sebagai DPRD lakukan bersama mitra kerja kami beberapa hari terakhir ini. Inikan juga sebagai konsen pemerintah jadi tentunya membangun komunikasi itu penting antara DPRD dan Pemerintah,” tuturnya.

Nantinya, kata Octavianus, DPRD Sumba Barat Daya melalui Komisi I dan III akan menyampaikan segala bentuk hasil kunker soal pengaduan masyarakat kepada Bupati secara tertulis. Laporan komisi akan disampaikan ke Pimpinan yang akan diteruskan oleh Pimpinan DPRD ke Bupati Sumba Barat Daya.***