Warning! Pimpinan Dinas di Sumba Barat Daya Terancam di Non Job

TIMEXNTT – Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla tak main-main dalam memberi sanksi Pimpinan Badan/Dinas.

Mereka terancam di non job atau tidak dapat menduduki jabatan struktural maupun fungsional lingkup Pemerintahan Sumba Barat Daya.

Ketegasan Bupati Ratu ini sebagai peringatan keras kepada Pimpinan Dinas/Badan supaya memiliki niat bekerja dalam menyukseskan beberapa program prioritas selama 100 hari kerja demi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya ke depan lebih baik.

Bupati Ratu kembali menyentil kedisplinan Pimpinan Dinas dan seluruh ASN dalam menjalankan tugas pelayanan.

Kehadiran beberapa ASN saat memimpin apel gabungan beberapa minggu lalu memicu kemarahanan Bupati Ratu dihadapan sejumlah Pimpinan Dinas/Badan. Bahkan, beberapa ASN ditemukan masuk kantor sesuka hati.

Dengan ketidak disiplinan ini, Bupati Ratu menyebut dirinya akan sidak dan berkantor diseluruh dinas, kecamatan dan desa selama satu minggu tanpa diketahui oleh siapapun.

“Saya sudah memimpin apel tiga kali, saya melihat kehadiran memang sangat kurang. Nanti saya akan berkantor di masing-masing Dinas dan bukan hanya cuma satu hari. Ke mana saya akan berkantor saya tidak akan bilang, saya akan langsung masuk,” kata Bupati Ratu ketika memimpin apel gabungan beberapa minggu lalu.

Dikesempatan itu juga, Bupati Ratu menyentil Dinas Perdagangan yang ogah hadir ketika dirinya bersama Wakil Bupati melakukan sidak di pasar. Sedangkan, dari pihak Dispenda hanya mengutus seorang staf.

Hal ini juga memicu kemarahan Bupati Ratu hingga meminta OPD terkait dibawa komando asisten supaya tetap melakukan koordinasi tentang penataan pasar yang menjadi pilot project 10 hari kerja.

“Jika sudah 100 hari kerja tapi apa yang menjadi instruksi saya tidak dilaksanakan, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya akan mengganti bapak ibu,” tambah Bupati Ratu penuh tegas.

Bukan hanya dengan persoalan itu, Pimpinan Dinas/Badan juga terancam di non job jika seluruh kegiatan-kegiatan yang hendak dilakukan tidak dilaporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati. Baik bersumber dari anggaran Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.

Menurut Bupati Ratu, ditemukan beberapa Pimpinan Dinas yang enggan menyampaikan laporan kegiatan terhadap dirinya jika tidak dihubungi.

“Dan saya juga minta seluruh OPD untuk melaporkan semua kegiatan-kegiatan yang ada di dinas, jangan tunggu saya telepon, ada yang bilang tunggu Bupati telepon baru kita datang bawa laporan. Kegiatan apa saja yang ada di dinas harus diketahui oleh Bupati. Saya akan cek, jangan lapor ke saya hanya setengah bagian, yang lain disembunyikan, ada apa ini? Mau main-main dengan saya? Jangan coba main-main dibelakang saya,” tegas Bupati Ratu.

Bupati Ratu menegaskan itu untuk memastikan bahwa semua kegiatan dinas dapat berjalan dengan baik.

Bukan hanya itu, ia meminta supaya melaporkan semua kegiatan Dinas/Badana juga untuk mengetahui bilamana dalam pelaksanaan ada keluhan-keluhan masyarakat.

“Jangan sampai saya dilaporkan oleh masyarakat saya tidak tahu. Jangan move-move dengan saya, kalau saya mau kasih berhenti, mau kasih non job, mau apa? Mau atur saya? Semakin saya di move semakin saya tertantang,” tegasnya lagi.***