22 Kapal Waikelo Diukur, Jadi Basis Data BBM Subsidi dan Buku Kapal Perikanan
Setelah Buku Kapal ada, penyuluh perikanan keluarkan Kartu Kusuka atau Kartu Nelayan. Dari situ baru Dinas Perikanan Kabupaten keluarkan rekomendasi BBM subsidi. Agar efisien, pihaknya melakukan sistem jemput bola.
“Kami harus bekerja sama. Setelah ada Pas Kecil dari KUPP Waikelo, kami mengeluarkan Buku Kapal Perikanan. Kalau sudah ada Buku Kapal, teman-teman penyuluh perikanan mengeluarkan Kartu Kusuka atau Kartu Nelayan. Dari rangkaian itu baru akan dikeluarkan rekomendasi BBM oleh Dinas Perikanan Kabupaten,” kata Herny.
“Supaya nelayan tidak sibuk urus administrasi, saat KUPP mengukur kapal, kami langsung foto kapal untuk dokumen dan ambil KTP untuk proses Buku Kapal. Satu kali kegiatan, semua beres,” katanya lagi.
Selain perizinan, Herny juga mengingatkan pentingnya dokumen karantina untuk pemasaran hasil laut.
Sesuai aturan 2026, hasil laut dari NTT yang keluar daerah harus ada Surat Keterangan Asal dari provinsi dan surat karantina. Dengan dokumen lengkap, kata herny, hasil perikanan dari Sumba baru bisa dijual keluar NTT dan punya nilai jual tinggi.***
