25 Kelompok Tani Mendapat Bantuan Handtracktor Dari Pemerintah Sumba Barat Daya Melalui Pokir DPRD

STORINTT – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Dinas Pertanian menyerahkan bantuan 25 unit handtracktor kepada kelompok tani, Rabu(07/01/2026).

Bantuan ini merupakan Pokok-Pokok Pikiran(Pokir) DPRD Sumba Barat Daya hasil aspirasi masyarakat yang diperjuangkan pada tahun 2025. Sedangkan, bantuan ini bersumber dari perubahan anggaran APBD II 2025 sebesar Rp950 juta.

Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, melalui Dinas Pertanian pada tahun 2026 ini mempunyai program pompanisasi dan program optimalisasi lahan untuk peningkatan jaringan tersier dan menampung, serta menyalurkan air dengan baik.

Pada tahun 2025 lalu, di Kabupaten Sumba Barat Daya, kurang lebih sudah 1.565 hektar lahan yang dikerjakan. Program tersebut akan dilanjutkan pada tahun ini.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla mengatakan, penyerahan bantuan handtracktor kepada 25 kelompok tani ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dan DPRD dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Dengan bantuan ini, Bupati Ratu Wulla mengingatkan kelompok tani supaya memanfaatkan handtracktor dengan baik. Dengan begitu, ia meyakini bahwa hasil pertanian akan lebih meningkat lagi.

“Kalau kemarin kita gunakan cangkul, tenaga manusia, tenaga hewan, hasilnya pun terbatas, tetapi ketika menggunakan alat pertanian harus ada peningkatan. Kemarin mungkin, satu hektar hasilnya hanya 4 ton, jadi dengan adanya handtracktor ini bisa naik sekitar 5-6 ton. Apalagi dengan pemupukan, irigasi yang baik, sudah pasti bisa meningkat sampai 8 ton, kalau hasil pertanian kita meningkat,” kata Bupati Ratu Wulla.

Lebih lanjut, Bupati Ratu Wulla perintahkan Kepala Dinas Pertanian untuk melakukan evaluasi setiap tahun terhadap kelompok tani yang sudah mendapatkan bantuan.

Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan bantuan tersebut dimanfaatkan secara baik oleh petani. Bahi petani yang tidak memanfaatkan dengan baik, dirinya tak segan-segan akan memberi sanksi.

Bukan hanya itu, Bupati Ratu Wulla juga meminta kepada ketua kelompok supaya bantuan yang diberikan dapat digunakan oleh seluruh anggota kelompok. Sebab, bantuan tersebut bukan hanya milik ketua kelompok.

“Nanti seluruh bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat, saya minta Bapak Kadis untuk evaluasi. Nanti saya akan turun ke desa-desa untuk memastikan bantuan yang sudah diserahkan, jangan sampai, ada yang jual, ada yang digadai, atau digunakan hanya ketua kelompok tidak secara bersama-sama dengan anggota kelompok, ini barang milik negara, jadi harus digunakan sesuai peruntukannya, dan saya akan melakukan pemantauan, jika kelompok ada peningkatan produktivitasnya, minta lagi apa yang dibutuhkan kita kasih,” tegasnya.***