Belanja Makanan dan Minuman Pada Sekretariat Daerah Sumba Barat Tembus Rp1,8 Miliar, Rehab Sekolah Hanya Rp234 Juta
STORINTT – Di balik gemerlap laporan keuangan daerah dan jargon “keberpihakan pada pendidikan,” sebuah realita memprihatinkan kerap tersembunyi dalam lembar-lembar Nota Keuangan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Fenomena di mana alokasi anggaran makanan dan minuman rapat pejabat melampaui dana rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah menjadi preseden buruk yang terus berulang dalam tata kelola keuangan publik.
Ketimpangan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan nyata dari disorientasi skala prioritas pemangku kebijakan disebuah daerah.
Anggaran konsumsi sering kali menjadi instrumen penyerapan anggaran yang paling instan, namun memberikan dampak jangka panjang yang paling minim bagi masyarakat
Di sisi lain, potret dunia pendidikan di berbagai daerah masih diwarnai oleh ruang kelas yang lapuk, atap bocor, hingga fasilitas sanitasi sekolah yang jauh dari kata layak.
Ketika Belanja Operasional yang berdasar pada kenyamanan birokrasi mendominasi atas belanja modal untuk fasilitas publik, maka fungsi anggaran sebagai alat pemerataan dan pembangunan telah gagal diwujudkan.
