Storintt

Dari NTT Untuk Indonesia

Bupati Ratu Wulla Dukung Penuh: Adat Tetap Lestari, Tapi Jangan Hambat Pendidikan dan Ekonomi

Rian Marviriks Storintt.id
Dalam Ranperda tersebut, Lembaga Adat Desa diharapkan berperan dalam pelestarian adat dengan tetap menghormati kedudukan dan kewenangan Lembaga Masyarakat Hukum Adat.(Dokpri Rian Marviriks)

STORINTT – DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa, dan Masyarakat Hukum Adat.

Uji publik ini digelar untuk menyerap masukan dari masyarakat sebelum Ranperda tersebut dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan dukungan terhadap Ranperda Inisiatif DPRD ini.

Menurutnya, Ranperda ini memiliki arti penting dalam memperjelas kedudukan, tugas, dan tanggung jawab lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan.

Lembaga yang dimaksud antara lain RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mereka ditegaskan sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan masyarakat.

Selain itu, kata Bupati Ratu Wulla, Ranperda ini menjadi landasan bagi pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Wewewa, Kodi, dan Loura. Termasuk keberadaan pemimpin adat, lembaga adat, serta hukum dan tradisi yang masih hidup di masyarakat.

Tutup
error: Content is protected !!