Storintt

Dari NTT Untuk Indonesia

Anggota DPR RI Umbu Kabunang Rudi: Masyarakat Sendiri yang Atur Adatnya, Pemerintah dan DPRD Hanya Melegalisasi

Rian Marviriks Storintt.id
Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat yang justru terbebani secara ekonomi karena tuntutan prosesi adat yang semakin besar dan tidak lagi sesuai dengan kemampuan.(Dokpri Rian Marviriks)

LAD ini menjadi ruang bersama bagi tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan perempuan untuk duduk bersama, berdiskusi secara terbuka, dan menentukan mana adat yang harus dipertahankan, mana yang perlu disederhanakan, dan mana yang harus disesuaikan dengan kondisi zaman.

Dengan cara ini, tidak ada lagi keputusan sepihak dari atas. Semua diputuskan dari bawah, dari masyarakat sendiri, sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing desa dan wilayah adat.

Setelah itu, hasil musyawarah tersebut diserahkan kepada pimpinan daerah dan DPRD, untuk ditetapkan dalam suatu keputusan yang akan berlaku dalam satu wilayah Kabupaten.

“Begini, tata cara pembentukan suatu produk hukum, setiap kelembagaan mempunyai kewenangan masing-masing. Lembaga pemerintah ini tidak masuk sampai kepada kehidupan masyarakat, tetapi pemerintah daerah akan merespon itu melalui kebijakan secara umum,” ujarnya.

Umbu menegaskan, yang bisa menentukan penyederhanaan kebiasaan adat istiadat di tingkat kabupaten adalah masyarakat itu sendiri. Makanya dibentuklah Ranperda ini untuk menaungi adanya payung hukum terhadap keberadaan lembaga adat yang mewakili masyarakat.

Tutup
error: Content is protected !!