Anggota DPR RI Umbu Kabunang Rudi: Masyarakat Sendiri yang Atur Adatnya, Pemerintah dan DPRD Hanya Melegalisasi
Dengan adanya payung hukum ini, keputusan yang lahir dari musyawarah masyarakat melalui LAD memiliki kekuatan hukum yang jelas, tidak lagi sekedar kesepakatan lisan, tetapi diakui dan dilindungi oleh negara.
“Masyarakat itulah yang mengatur hidupnya sendiri. Nanti pimpinan daerah baru melegalisasi dan DPRD dalam bentuk Surat Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati (Perbup),” tutupnya.
Ia berharap, melalui Ranperda ini, masyarakat Sumba Barat Daya tidak lagi terjebak dalam pemborosan karena adat, tetapi justru mampu menjadikan adat sebagai kekuatan untuk membangun kemandirian ekonomi, kemajuan, dan kesejahteraan bersama.***
Tutup