Bupati Ratu Wulla: Pesta Adat Merupakan Bagian Penting Dari Identitas dan Kebanggaan Masyarakat Sumba

TIMEXNTT – Pasca melakukan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah(Ranperda) tentang pembatasan atau penataan pesta adat inisiatif DPRD Sumba Barat Daya sejak beberapa minggu lalu, kini untuk mematangkan ranperda tersebut, DPRD kembali melakukan workshop dengan melibatkan sejumlah perwakilan dari berbagai elemen masyarakat.

Nantinya, ketika Ranperda ini ditetapkan sebagai Perda, diharapkan dapat menjadi pedoman yang arif dan konstektual, yang memperhatikan kearifan lokal, menghormati peran para tokoh adat, dan menegaskan prinsip keadilan sosial.

Dengan adanya regulasi yang jelas, juga diharapkan tidak ada lagi pesta adat yang menimbulkan penderitaan atau ketimpangan sosial, tetapi justru menjadi ruang kebersamaan, penghargaan terhadap tradisi, dan perwujudan kesejahteraan bersama.

Workshop Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya tentang pengaturan pesta adat digelar di aula Fortuna Convention Hall, Tambolaka Selasa(04/11/2025).

Ruang ini juga dinilai sebagai tempat untuk berdiskusi serta berbagai pandangan demi kebaikan masyarakat dan daerah ini.

“Kita semua menyadari bahwa pesta adat merupakan bagian terpenting dari identitas dan kebanggaan masyarakat Sumba,” kata Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla.

Bupati Ratu Wulla menyebut tradisi masyarakat Sumba mengandung nilai-nilai luhur, kebersamaan, gotong royong, saling menghormati dan memperkuat hubungan sosial diantara warga.

Pesta adat juga dinilainya sebagai simbol dari kehidupan budaya kaya dan menjadi sarana pelestarian kearifan lokal yang diwariskan leluhur.

Misalnya, pindah/gali tulang, kubur orang mati, mendiami rumah baru, memberi makan terhadap para leluhur yang dikemas dalam satu sebutan pesta woleka dan sebagainya.

“Yang semuanya ini justru dianggap menjadi faktor penyebab utama lambannya tingkat peryumbuhan atau perbaikan ekonomi keluarga,” tambah Bupati Ratu Wulla.

Namun demikian, dalam perjalanan waktu dan perubahan sosial ekonomi masyarakat, makna pesta adat mulai bergeser. Tidak jarang, pelaksanaannya justru menimbulkan beban ekonomi dan sosial bagi keluarga yang melaksanakan.

“Ada yang terpaksa berutang, menjual ternak, bahkan kehilangan aset penting hanya demi memenuhi tuntutan adat yang semakin besar dan kompetitif,” katanya lagi.

Kondisi ini tentu memprihatinkan, karena dibalik semangat pelestarian adat, tersimpan persoalan kesejahteraan yang harus disikapi dengan bijaksana.

Oleh karenanya, Bupati Ratu Wulla menyebut inisiatif DPRD untuk menggagas rancangan peraturan daerah tentang pembatasan atau penataan pesta adat patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak.

Pasalnya, Ranperda ini tujuannya bukan untuk menghapus adat, tetapi untuk menata, mengatur, dan menyeimbangkan pelaksanaan adat dengan kemampuan ekonomi masyarakat, serta menjaga agar nilai-nilai luhur budaya tetap hidup dan relevan dalam kehidupan modern.

“Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya berkomitmen untuk terus mendukung setiap upaya yang mengarah pada penataan kehidupan sosial dan budaya masyarakat agar selaras dengan arah pembangunan daerah,” ungkap Bupati Ratu Wulla.

Dikesempatan itu, Bupati Ratu Wulla berharap supaya melalui workshop ini akan lahir berbagai masukan konstruktif dari para tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan seluruh peserta.

Dengan demikian, diyakininya pula bahwa Raperda ini akan semakin matang, berpihak pada rakyat, serta dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bupati Ratu Wulla juga apresiasi DPRD Sumba Barat Daya yang telah mempunyai inisiatif dan berdedikasi dalam menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Termasuk seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

“Mari kita terus bergandengan tangan antara pemerintah, DPRD, lembaga adat, dan masyarakat untuk memastikan bahwa adat dan pembangunan dapat berjalan seiring saling menguatkan, dan membawa kebaikan bagi generasi masa depan Sumba Barat Daya,” pintah Bupati Ratu Wulla.***