DPRD SBD: Dokumen Tidak Dikasih Oleh Sekretariat Dewan, Sudah Terjadi 2 Kali
STORINTT – Hujan interupsi mewarnai jalannya pembacaan nota realisasi anggaran semester pertama tahun 2026 di gedung DPRD Sumba Barat Daya, NTT, pada Rabu(19/08/2026).
Pemandangan tak biasa mewarnai jalannya rapat tersebut seusai dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD, Thomas Tanggu Dendo. Sementara, nota realisasi anggaran dibacakan oleh Wakil Bupati, Dominikus Alphawan Rangga Kaka.
Bukan soal kenjanggalan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, interupsi yang disampaikan oleh anggota dewan tersebut justru menyoroti kinerja Sekretaris Dewan(Sekwan) yang tidak membagikan dokumen tersebut.
Mereka mengaku heran ketika dokumen yang dibacakan oleh pemerintah tidak dibagikan sebagai pegangan dalam mencermati penggunaan anggaran semester pertama tahun 2026.
Ditemui seusai rapat, anggota DPRD SBD dari PKS, Petrus Pote Ulle menegaskan, kakau dirinya tidak pernah menerima dokumen realisasi anggaran semester pertama tahun 2026 yang dibacakan oleh pemerintah.
Ia merasa heran, ketika dokumen yang dibacakan tidak sesuai yang ia terima. Hal itu pun yang memicu dirinya untuk melakukan interupsi dalam mempertanyakan kinerja sekwan.
Menurut Petrus, sesuai juknis, biasanya dokumen yang hendak disampaikan oleh pemerintah, minimal sudah didistribusikan kepada anggota dewan, minimal sehari sebelum sidang berlangsung supaya anggota dewa bisa mempelajari.
Namun, hal itu tidak terjadi terhadap dokumen realisasi anggaran semester pertama tahun 2026 yang dibacakan hari ini.
Menurutnya, persoalan itu sudah 2 kali terjadi ketika wakil bupati yang menyampaikan laporan pemerintah di DPRD. Sedangkan, kalau bupati yang menyampaikan, ia menyebut tidak oernah ada kesalahan dokumen yang dilakukan oleh sekretariat dewan.
Atas kinerja sekwan itu, Petrus mengakui bahwa dirinya menyayangkan kesalahan yang terjadi sebanyak 2 kali dalam sidang dewan terhormat.
“Dokumen tidak di kasih oleh sekretariat dewan, ketika mereka bilang sudah kasih 2 minggu lalu, saya cek tidak ada,” kata Petrus dari Dapil IV SBD itu.
Kendati mendapat sorotan soal kinerja, Petrus tidak bekomentar lebih lanjut ketika ditanya soal dorongan dalam mengevaluasi secara menyeluruh kerja-kerja sekretariat.
“Kalau soal itu, saya no coment, tapi pada prinsipanya ini menjadi catatan untuk sekretariat supaya tidak ada lagi kali, kali, berikutnya, cukup 2 kali saja,” ujarnya.***
