Oknum Polri Memohon Maaf Atas Unggahannya Yang Berisi “Jangan jadi Pencuri Kalau Tidak Mau Menanggung Risiko”

STORINTT – Seorang oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meminta maaf atas unggahan melalui akun facebook pribadinya beberapa hari lalu yang berisi tentang “Jangan jadi pencuri kalau tidak mau menanggung risiko,”.

Unggahan itu bersamaan dengan kasus penembakan terhadap terduga pencuri ternak di Sumba Barat, NTT. Sehingga imbauan kriminal yang disinyalir sebagai bentuk peringatan justru menuai pro kontra dari publik. Bahkan, dikait-kaitkan dengan kasus pencurian ternak sapi di Sumba Timur yang melibatkan salah satu oknum anggota Polri.

Sebelum meminta maaf, unggahan tersebut sudah diturunkan alias take down sesaat setelah dibanjiri kritikan pedas oleh pengguna media sosial lainnya.

Sementara permintaan maaf tersebut disampaikannya melalui tayangan video berdurasi 51 detik yang diunggah menggunakan akun pribadinya @Angki Deta pada 2 jam yang lalu.

“Shalom, salam presisi, saya Bharada Frediangki Deta, anggota Kepolisian Korps Sabhara Baharkam Polri, selaku pemilik postingan difacebook yang telah meresahkan masyarakat dan warganet, memngaku salah atas postingan tersebut. Saya juga menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas postingan yang saya buat. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk saya kedepannya. Demikian permohonan maaf saya,” ungkap Frediangki dikutip storintt.id dari akun facebook pribadinya, Kamis(17/09/2026).

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan awal Netizen menilai bahwa sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, institusi Polri beserta anggotanya idealnya menggunakan bahasa komunikasi publik yang santun, objektif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Beberapa diantara mereka juga kerap membandingkan respons tegas terhadap kejahatan kecil dengan penanganan kasus-kasus besar seperti korupsi, sehingga unggahan tersebut dianggap tidak mawas diri.

Bahkan, kasus pencurian yang melibatkan salah satu oknum Polisi di Sumba Timur beberapa minggu lalu juga dibandingkan.

Berikut beberapa kritik yang dituangkan dalam kolom komentar dari unggahan oknum polri tersebut.

“Jangan jadi polisi kalau mau jadi pencuri sapi,” komentar netizen yang mengaitkan keterlibatan oknum polisi disebut sebagai penadah pada kasus pencurian sapi di Sumba Timur.

“Bagaimana dengan pak budi?? Apa Karena namanya budiman biar menyalahkan hukum didiamkan saja? Bagaimana dengan para tikus berdasih? Mari merefleksikan diri masing sebelum menyalakan kesalahan orang lain. Jangan jadikan kesalahan orang lain sebagai ladang bisnis d dunia maya,” komentar akun lain.

“Ijin komen dan sedikit mau bertanya, sekaligus mohon pencerahannya abang.  Lalu bagaimana dngan seseorng yang tidak melakukan pencurian tapi dia jdi korban penembakan tadi mlm ya bang?,” komentar akun lain dengan menyertakan foto korban yang disuga terkena tembakan ketika Polres Sumba Barat melepas sejumlah tembakan peringatan dalam membubarkan ratusan massa.

Namun demikian, beberapa pengguna media sosial facebook lainnya memberi dukungan atas unggahan oknum polri tersebut.

“Setuju dengan kalimat ini. Tetap semangat awalnya sebelum ada kejelasannya saya memang dukung penuh dengan korban tapi setelah dapat kronologi yang jelas saya jadi benci berapa kali lipat,” ungkap seorang pengguna facebook dalam memberi dukungan.

“Setuju pak pol, di kabupaten Sumba Tengah juga sering terjadi perampokan dan pencurian semoga di Sumba Tengah juga ada yang di tangkap karena ortu saya sendiri sudah 2 kali di rampok hewan, sampai-smapai bapa saya trauma piara hewan lagi,” komentar akun lain.

Dengan berbagai kritikan tajam yang disampaikan warganet, tentunya, kejadian ini menunjukkan betapa krusialnya pengawasan tata kelola media sosial bagi personel kepolisian.

Di tengah sorotan publik yang tinggi terhadap kinerja kepolisian, setiap konten yang diunggah oleh anggota aktif di ruang digital akan selalu dikaitkan dengan citra institusi.

Penting bagi jajaran kepolisian untuk membekali personelnya dengan pemahaman komunikasi krisis dan etika bermedia sosial.

Peringatan terhadap tindakan hukum tetap perlu disampaikan, namun dengan cara yang edukatif, profesional, dan menghindari kalimat yang berpotensi memicu kontroversi di ruang publik.***