Pastikan Pilkada SBD Berjalan Lancar, Bawaslu SBD Melakukan Penguatan Kapasitas Terhadap Panwascam

TIMEXNTT – Bawaslu Kabupaten SBD gelar rapat koordinasi penguatan kelembagaan terhadap Panwaslu Kecamatan yang terdiri dari 11 Kecamatan.

Penguatan kelembagaan ini tidak terlepas dari persiapan dalam menghadapi pemilihan serentak tahun 2024 yang juga akan dihelat di Kabupaten Sumba Barat Daya(SBD), Nusa Tenggara Timur(NTT).

Kegiatan itu dibuka secara langsung oleh Ketua Bawaslu SBD, Yeremias Bayoraya Kewuan, Sabtu(21/09/2024) di Aula Hotel Anggrek, Tambolaka.

Ketua Bawaslu SBD, Yeremias Bayoraya Kewuan mengatakan, rapat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkup Jajaran Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten SBD.

Selain itu, juga bertujuan untuk peningkatan dukungan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja Kelembagaan dalam pelaksanaan pengawasan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Sumba Barat Daya.

“Pasti terjadi komunikasi yang terputus antar rekan-rekan Panwaslu Kecamatan lintas divisi maupun dengan kesekretariatan. Apapun itu, kita harus kembali berpatok pada Perbawaslu 3 Tahun 2022,” tambahnya dengan tegas.

Menurutnya, tidak ada masalah tapa solusi. Semua akan dapat diatasi apabila menjalankan tugas dengan rendah hati serta berkomunikasi dengan melihat rambu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikesempatan yang sama, Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas & Humas, Eman Koro menyampaikan terima kasih kepada seluruh Panwascam dan PKD yang sudah bekerja keras selama ini.

Ia menyebut jajaran tingkat kecamatan hingga desa bekerja sama dalam mengawal, mencermati dan memastikan dengan baik hak pilih masyarakat sampai pada penetapan DPT di KPU SBD.

“Sekalipun DPT sudah ditetapkan, pengawasan terhadap data pemilih tetap terus dilakukan, pencermatan DPT secara berjenjang,” ujarnya.

Eman Koro juga mengingatkan supaya Panwascam tetap melakukan pencegahan pada tahapan kampanye serta penindakan setiap pelanggaran dalam pemilihan.

Dia juga meminta supaya mengajak seluruh jajaran untuk awasi para pihak yang dilarang. Seperti, netralitas ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa, TNI/POLRI.

“Pencegahan akan terus kita lakukan secara berjenjang, tetapi jika pencegahan tidak mampan, maka kita akan melakukan penindakan,” sebutnya.***