Storintt

Dari NTT Untuk Indonesia

Pemerintah Sumba Barat Daya Raih Prestasi Sebagai Daerah Pengelola DAK Terbaik: PPPK Aman, Pemerintah Pusat Transfer Rp81 Miliar

Rian Marviriks Storintt.id
Dengan tambahan anggaran tersebut, Bupati Ratu Wulla memastikan kalau nasib PPPK di daerah ini dalam posisi aman. Bahkan, kata dia, pemerintah juga sedang berjuang supaya PPPK Paruh Waktu dapat diangkat sebagai PPPK Penuh Waktu.(Dokpri Rian Marviriks)

STORINTT – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dibawah kepemimpinan Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi anggaran kembali membuahkan hasil manis.

Benar saja, Kabupaten Sumba Barat Daya berhasil menyabet penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) terbaik dan menempati urutan ketujuh se-Indonesia.

Diketahui, pemanfaatan DAK di Kabupaten Sumba Barat Daya disebut terfokus pada sektor-sektor strategis. Kinerja penyaluran yang optimal memastikan proyek-proyek fisik pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas.

“Sekarang, ibu Kaban Keuangan lagi terima penghargaan di Waingapu,” kata Bupati Ratu Wulla, Selasa(11/08/2026).

Disisi lain, Kabupaten Sumba Barat Daya juga menjadi salah satu daerah dari 546 daerah yang mendapatkan transfer dari Pemerintah Pusat Rp81 miliar untuk pembayaran gaji PPPK. Tambahan anggaran tersebut menempatkan Sumba Barat Daya pada posisi ketiga se Nusa Tenggara Timur sebagai kabupaten yang mendapatkan transfer terbesar.

Dengan tambahan anggaran tersebut, Bupati Ratu Wulla memastikan kalau nasib PPPK di daerah ini dalam posisi aman. Bahkan, kata dia, pemerintah juga sedang berjuang supaya PPPK Paruh Waktu dapat diangkat sebagai PPPK Penuh Waktu.

“PPPK Paruh Waktu aman, kita juga sedang berjuang, mudahan-mudahan mereka juga bisa diangkat sebagai PPPK Penuh Waktu,” kata Bupati Ratu Wulla.

Kendati mendapat tambahan anggaran, Pemerintah Sumba Barat Daya sebelumnya sudah mensiasati pembayaran gaji PPPK dengan menyediakan anggaran Rp43 miliar. Sehingga, pembayaran gaji PPPK dipastikan tidak terkendala.

“kemarin kita sudah sisipkan Rp43 miliar untuk bayar PPPK, ternyata itu dibalikan oleh pusat, jadi bisa kita gunakan untuk pembangunan lainnya. Kita dapat tambahan anggaran dari Pemerintah Pusat Rp81 miliar untuk pembayaran gaji pegawai. Jadi PPPK kita aman,” kata Bupati Ratu Wulla.***

Tutup
error: Content is protected !!