Pesan Menohok Bupati Ratu Wulla di Jambore PKK SBD: Kita Tidak Boleh Mengeluh, Harus Total Melayani!
STORINTT – Ratusan kader TP PKK Kecamatan, TP PKK Desa, dan Kader Posyandu se-Kabupaten Sumba Barat Daya mengikuti Jambore TP PKK yang berlangsung di Roo Luwa, Desa Watukawula, Kecamatan Kota Tambolaka, Selasa(29/09/2026).
Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla menegaskan bahwa jambore ini bukan sekadar ajang lomba, melainkan momentum penting untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kapasitas kader di tingkat bawah.
Menurutnya, melalui jambore ini, para kader dapat saling berbagi pengalaman lapangan, terutama dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, dan pqemberdayaan keluarga.
“Jambore ini merupakan momentum untuk mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, serta memberikan ruang bagi TP PKK Kecamatan, TP PKK Desa, dan Kader Posyandu untuk menunjukkan kreativitas, inovasi, dan kekompakan,” kata Bupati Ratu Wulla.
Bupati Ratu Wulla juga menekankan pentingnya sinergi antara TP PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
Dengan kekompakan yang terbangun, ia meyakini bahwa program-program PKK seperti ketahanan pangan keluarga, pola asuh anak, dan pemberdayaan ekonomi perempuan diyakini bisa berjalan lebih efektif hingga ke pelosok desa.
Di tengah pemotongan Dana Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat, Bupati Ratu Wulla menilai peran TP PKK dan Kader Posyandu semakin vital sebagai ujung tombak pelayanan dasar di masyarakat.
“Bagaimana betul-betul momen ini ada manfaatnya, kita lebih memahami tugas kita, sehingga persoalan di masyarakat kita bisa atasi. Lewat pertemuan ini semakin membangun semangat untuk giat lebih kerja, karena bapak mama sebagai ujung tombak,” tegasnya.
Bupati Ratu Wulla berharap seluruh kader dapat memahami tugasnya dengan baik agar persoalan di masyarakat bisa diatasi. Ia juga meminta agar kader semakin giat bekerja dan total dalam melayani tanpa mengeluh.
“Sehingga saya menaruh harapan supaya bisa total dalam melayani. Kita tidak boleh mengeluh. PKK harus punya target, harus punya konsep yang jelas,” sambungnya.
Ia mengingatkan pentingnya akuntabilitas program. Ia meminta setiap program harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki konsep yang jelas, bukan sekadar copy paste dari tahun sebelumnya.
“Yang penting seluruh program dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ada konsep yang jelas, presentasikan ke saya. Yang kita atur anggaran yang ada untuk mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat. Detailnya saya cek, saya tidak mau alokasikan anggaran dengan kopi paste program tahun lalu. Karena saya tahu gerak dari PKK hingga desa cukup bagus,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa ke depan Posyandu yang berada di bawah Pokja IV akan berdiri sendiri sesuai Permendagri 13 Tahun 2024. Posyandu nantinya akan mengurusi persoalan perumahan, akses listrik, rumah layak huni, hingga akses pendidikan masyarakat.
“Posyandu di bawah Pokja IV nanti akan berdiri sendiri. Ada urusan perumahan, bagaimana memastikan masyarakat punya listrik, rumah layak huni, memastikan pendidikan, kira-kira apakah masyarakat sudah mendapatkan akses pendidikan yang cukup,” jelasnya.
Para kader dimintanya untuk menyimpan SK dengan baik. Hal tersebut berkaca dari adanya kader Posyandu yang telah mengabdi hampir 11 tahun dan baru saja lulus seleksi PPPK Paruh Waktu karena memiliki pengalaman kerja yang jelas di pemerintahan.
“SK semua disimpan baik-baik, kemarin ada kader Posyandu yang lulus PPPK Paruh Waktu, pengalaman kerja di pemerintahan, jadi kader Posyandu sudah hampir 11 tahun,” katanya.***
