Peserta SPPI 2025 Batch 3 di SBD Keluhkan Jadwal Hingga Batal Ikut Tes di Kupang

TIMEXNTT – Seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2025 Batch 3 yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Sumba Barat Daya mendapat sorotan.

Bagaimana tidak, sejumlah peserta yang dinyatakan lulus administrasi malah mengaku mengeluh atas jadwal yang dikeluarkan oleh panitia.

Mereka mengeluh lantaran jadwal untuk mengikuti tes selanjutnya di Kupang dinilai tidak efektif karena para peserta dari Sumba Barat Daya harus mencari tiket pesawat atau kapal laut terlebih dahulu. Dampaknya, mereka harus batalkan diri untuk mengikuti tes selanjutnya di Kupang.

Kepada timexntt.id, seorang peserta yang dinyatakan lulus administrasi, Lius(28) menyayangkan atas jadwal seleksi SPPI sudah merugikan dirinya.

Lius dkk juga sudah berupaya berangkat ke pelabuhan Waingapu pasca mendapat informasi pada jam 05 sore tanggal 28 Februari untuk tes selanjutnya di Kupang.

Sayangnya, Lius dkk harus hentikan niat mereka untuk mengikuti tes SPPI di Kupang karena ketinggalan kapal laut.

Lius mengaku kesal lantaran upaya dirinya untuk mengikuti tes di Kupang harus batal karena tidak punya biaya yang besar untuk membeli tiket pesawat.

Sesuai jadwal yang diperoleh, Lius akan mengikuti tes di Kupang pada tanggal 01 Maret try out, tanggal 02 Maret tes Fisilog dan 03 Maret tes kesehatan.

“Pengumuman administrasi keluar pada tanggal 27 Februari. Saya mendapat informasi untuk tes selanjutnya tanggal 28 Februari jam 05 sore. Kemudian pada jam 06 sore itu saya dkk berangkat ke Waingapu menggunakan travel. Kami tiba di Pelabuhan Waingapu jam 22.30. Sedangkan kapal berangkat itu jam 22.00,” ngaku Lius.

Dari 06 orang yang berangkat ke Pelabuhan Waingapu, 04 diantaranya tetap melanjutkan keberangkatan ke Kupang dalam keadaan terpaksa membeli tiket pesawat kurang lebih Rp4 juta.

Mereka, kata Lius, terpaksa membeli tiket lantaran jadwal untuk tes masih tanggal 03-04 Maret. Sedangkan, Lius dan satu orang kawannya harus batal karena jadwal tesnya tanggal 01 Maret.

Lius pun mengakui dirinya telah menghabiskan biaya yang besar selama proses ini. Dengan keluhan itu, ia juga telah komunikasi dengan panitia SPPI Sumba Barat Daya, namun hingga saat ini belum ada realisasinya.

“04 kawan saya terpaksa beli tiket dengan harga kurang lebih Rp4 juta. Mereka itu tesnya masih tanggal 03-04 maret. Sedangkan say dan satu kawan ini tanggal 01 Maret. Jadi kami putuskan batal karena kami tidak punya uang untuk beli tiket pesawat,” ngeluhnya.

Sementara itu, sorotan lain datang dari seorang peserta yang gagal lulus administrasi, Inggryani D R K Toga.

Inggri mengkritisi hasil pengumuman lulus administrasi yang mayoritas adalah oleh laki-laki.

Menurutnya, dalam surat edaran pedoman SPPI Batch 3, dinyatakan bahwa jika peserta tidak lulus administrasi, pihak verifikator wajib memberikan alasan yang jelas. Namun, kenyataannya banyak peserta tidak mendapatkan penjelasan apa pun terkait status mereka.

“Mayoritas yang lolos adalah laki-laki. Jika memang ada ketentuan yang mengutamakan laki-laki, mengapa tidak disampaikan sejak awal? Mengapa kami harus berharap dan mengeluarkan biaya besar jika sejak awal sudah ditentukan siapa yang akan lolos? Apa salah kami sebagai perempuan?” kata Inggri dalam mengkritisi hasil seleksi administrasi SPPI.

“Kami hanya ingin keadilan. Jika memang tidak lolos, berikan alasannya. Jangan biarkan ribuan orang menggantungkan harapan tanpa kepastian,” tambah Inggri.

Gelombang kekecewaan ini berlanjut dengan munculnya petisi online berjudul ‘Tolak Ketidaktransparan Hasil Seleksi Administrasi SPPI Batch 3’.

Hingga pukul 17.20, petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 1.749 peserta. Petisi yang dimulai oleh Velia Octaviani ini menuntut pengakuan kesalahan dari panitia, permintaan maaf resmi, dan komitmen transparansi dalam seleksi berikutnya.

Velia menyoroti besarnya biaya yang telah dikeluarkan peserta untuk memenuhi persyaratan awal, termasuk biaya tes kesehatan yang cukup mahal.

Ia menyesalkan bahwa setelah semua upaya tersebut, mereka justru mendapatkan hasil yang dianggap tidak transparan dan merugikan.

“Di tengah situasi ekonomi sulit, menyiapkan berkas bukan perkara mudah. Mencari kerja di Indonesia seharusnya tidak sesulit ini,” tulis Velia dalam petisinya.

Selain menuntut transparansi, para peserta juga mendesak BGN untuk memberikan klarifikasi mengenai sistem seleksi yang digunakan.

Peserta berharap panitia dapat menunjukkan hasil seleksi secara terbuka, sebagaimana yang dilakukan dalam seleksi CPNS.

Hingga berita ini ditayangkan, wartawan timexntt.id masih berupaya konfirmasi paniti seleksi SPPI di Sumba Barat Daya, NTT.***