PPPK Paruh Waktu Tidak Dirumahkan, Ketua DPRD SBD Dukung Untuk Diangkat Sebagai Penuh Waktu
STORINTT – Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, Rudolf Radu Holo turut berkomentar soal masa kerja PPPK Paruh Waktu yang akan segera berakhir pada bulan September.
Menurutnya, DPRD Sumba Barat Daya mendukung langkah Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla dalam mempertahankan pegawai PPPK untuk mengabdi di daerah ini.
Rudolf menilai langkah itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memberi kepastian dan ketenangan bekerja para pegawai PPPK dan PPPK paruh waktu di daerah ini.
Selain itu, dirinya juga mendukung proses perjuangan pemerintah yang terus berupaya dalam menentukan nasib PPPK Paruh Waktu untuk diangkat sebagai Penuh Waktu, termasuk dukungan untuk urusan administrasi pemerintahan maupun dukungan anggaran.
Apalagi, kata dia, para pegawai tersebut direkrut melalui proses seleksi resmi pemerintahan. Karenanya ia meminta pemerintah tetap mempertahankannya.
“Harus disiapkan anggarannya dan dipertahankan karena itu instruksi pusat. Ya kalau ada peluang diangakat kita dukung, tergantung fiskal daerah kita. Tapi kalau ada dorongan dari pemerintah pusat, kenapa kita tidak siap?,” kata Rudolf kepada wartawan diselah menghadiri acara musyawarah anak cabang PDI Perjuangan se-Sumba Barat Daya, Rabu(12/08/2026) di hotel Sinar Tambolaka.
Rudolf menuturkan, pemerintah mempunyai kewajiban dalam memanusiakan-manusia, termasuk menyediakan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat yang memenuhi standar kerja.
Sebelumnya, sebagaimana diberitakan awal, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat tambahan anggaran dari Pemerintah Pusat Rp81 miliar untuk membayar gaji pegawai. Namun, anggaran tersebut juga dapat digunakan untuk kegiatan longgar daerah lainnya.
Sementara di Kabupaten Sumba Barat Daya, terdapat kurang lebih 3.219 tenaga PPPK Paruh Waktu yang sudah diangkat sejak beberapa bulan lalu.
Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla memastikan bahwa tenaga PPPK Paruh Waktu tidak akan dirumahkan. Namun, sebelum kontrak diperpanjang, pemerintah akan evaluasi kinerja mereka.
Dengan tambahan anggaran tersebut, Bupati Ratu Wulla memastikan kalau nasib PPPK di daerah ini dalam posisi aman. Bahkan, kata dia, pemerintah juga sedang berjuang supaya PPPK Paruh Waktu dapat diangkat sebagai PPPK Penuh Waktu.
“PPPK Paruh Waktu aman, kita juga sedang berjuang, mudahan-mudahan mereka juga bisa diangkat sebagai PPPK Penuh Waktu,” kata Bupati Ratu Wulla,” kata Bupati Ratu Wulla.
Kendati mendapat tambahan anggaran, Pemerintah Sumba Barat Daya sebelumnya sudah mensiasati pembayaran gaji PPPK dengan menyediakan anggaran Rp43 miliar. Sehingga, pembayaran gaji PPPK dipastikan tidak terkendala.
“kemarin kita sudah sisipkan Rp43 miliar untuk bayar PPPK, ternyata itu dibalikan oleh pusat, jadi bisa kita gunakan untuk pembangunan lainnya. Kita dapat tambahan anggaran dari Pemerintah Pusat Rp81 miliar untuk pembayaran gaji pegawai. Jadi PPPK kita aman,” kata Bupati Ratu Wulla.***
