Ratu Wulla: Rp76 Miliar Untuk Bayar Gaji ASN, Termasuk PPPK Paruh Waktu
STORINTT – Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah menyediakan anggaran Rp76,3 mikiar untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara(ASN), termasuk PPPK Paruh Waktu.
Dengan demikian, nasib PPPK di Kabupaten Sumba Barat Daya semakin mendapat kepastian dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.
Hal di atas kembali ditegaskan Bupati Ratu Wulla dalam momentum upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Senin(17/08/2026) di Alun-Alun Tambolaka.
Dalam sambutannya, Bupati Ratu Wulla menyebut peringatan hari kemerdekaan bukan sekedar peringatan atas sebuah peristiwa bersejarah, tetapi momentum memperbarui tekad dalam mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Kemerdekaan yang diwariskan para pendiri bangsa harus terus kita jaga melalui kerja nyata, persatuan, dan semangat gotong royong dalam membangun sejahtera,” kata Bupati Ratu Wulla.
Menurut Bupati Ratu Wulla, daerah yang semakin maju, adil, dan sejalan dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan republik indonesia, “indonesia berdaulat, adil, dan makmur,” semua pihak diajak untuk memperkuat kemandirian, memperkokoh persatuan, serta menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat.
“Keberhasilan pembangunan hari ini bukanlah hasil kerja satu pihak semata. semua ini merupakan buah sinergi antara pemerintah daerah, dprd, forkopimda, pemerintah pusat, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh masyarakat yang terus memberikan dukungan bagi pembangunan daerah,” katanya lagi.
Di tengah berbagai tantangan, termasuk keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Sumba Barat Daya tetap mampu menjaga optimisme dan menghadirkan berbagai capaian pembangunan yang patut di syukuri.
Untuk itu, atas kerja keras dan komitmen bersama tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia selama lima tahun berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021 sampai dengan 2025.
Capaian ini disebutnya menjadi bukti bahwa tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional terus kita perkuat sebagai pembangunan daerah. Dan fondasi kabupaten sumba barat daya juga meraih kppn waingapu awards sebagai terbaik i atas kinerja penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik periode semester I tahun 2026.
“Penghargaan ini menjadi bukti atas komitmen dan kinerja kita dalam memastikan penyaluran anggaran pembangunan berjalan efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata dia, sinergi pemerintah pusat juga terus memberikan hasil yang membanggakan, pada ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya memperoleh hadiah dari pemerintah pusat tambahan anggaran dau sebesar Rp81,8 milyar.
Tambahan anggaran tersebut melalui keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 198 tahun 2026 tentang penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran dana alokasi umum tahun anggaran 2026, penyaluran kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2024, dan penyaluran dana treasury deposit facility pada tahun anggaran 2026, diperuntukkan
“Untuk dukungan pemenuhan kebutuhan penggajian aparatur sipil negara daerah sebesar Rp76,3 milyar dan untuk dukungan peningkatan kapasitas fiskal daerah tertinggal, terdepan dan terluar sebesar Rp5,5 milyar, dengan tambahan dana ini, kekurangan gaji dan tunjangan melekat yang belum dapat dibayar sebelumnya dapat terbayarkan, termasuk kepastian membayar gaji PPK Paruh Waktu,” kata Bupati Ratu Wulla.***
