Realisasi Anggaran Semester Pertama Tahun 2026 Kabupaten Sumba Barat Daya: Tamsil Belum Terealisasi

STORINTT – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menyampaikan realisasi anggaran pada semester pertama tahun 2026 dalam rapat bersama DPRD.

Pada semester ini, Tunjangan Profesi Guru (TPG) terealisasi sebesar Rp3.153.995.767,00 atau 3,66 persen dari anggaran sebesar Rp86.229.102.747,00.

Tunjangan Khusus Guru (TKG) terealisasi sebesar Rp4.252.719.167,00 atau 33,51 persen dari anggaran sebesar Rp12.690.606.000,00. Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru belum terealisasi atau 0,00 persen dari anggaran sebesar Rp105.750.000,00.

Dalam nota penyampaian realisasi anggaran semester pertama tahun 2026, Wakil Bupati, Dominikus Alpahwan Rangga Kaka mengatakan, laporan realisasi semester pertama ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kemajuan pelaksanaan APBD selama semester pertama, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 selama 6 bulan mulai dari Januari – Juni 2026.

“Hal ini penting sebagai bahan monitoring dan pengendalian pelaksanaan APBD sekaligus sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan dan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026,” kata Wakil Bupati, Angga Kaka, Rabu(19/08/2026) dalam rapat bersama DPRD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026, sebagaimana telah direvisi melalui peraturan bupati nomor 06 tahun 2026 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026, target pendapatan ditetapkan sebesar Rp920.400.336.223,00 dan target belanja ditetapkan sebesar Rp960.908.349.698,00 dengan defisit sebesar Rp40.508.013.475,00.

Namun demikian, jika dicermati laporan realisasi anggaran semester I dengan posisi yang berakhir tanggal 30 Juni 2026, diperoleh informasi bahwa realisasi pendapatan sebesar 45,32 persen.

“Sedangkan Realisasi Belanja mencapai 34,83 persen, dan belum mencapai target yang seharusnya pada Semester I sebesar 50 persen, baik target pendapatan maupun target belanja,” katanya lagi.

Dengan kondisi tersebut, Angga Kaka menyebut terdapat beberapa kendala yang menyebabkan belum tercapainya target realisasi belanja pada semester pertama.

Diantaranya, realisasi belanja pegawai khususnya tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN antara lain Tunjangan Profesi Guru (TPG) terealisasi sebesar Rp3.153.995.767,00 atau 3,66 persen dari anggaran sebesar Rp86.229.102.747,00.

Tunjangan Khusus Guru (TKG) terealisasi sebesar Rp4.252.719.167,00 atau 33,51 persen dari anggaran sebesar Rp12.690.606.000,00. Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru belum terealisasi atau 0,00 persen dari anggaran sebesar Rp105.750.000,00.

Belanja Barang dan Jasa juga belum terserap secara optimal dengan realisasi baru mencapai Rp65.418.979.169,00 atau 27,04 persen dari target sebesar Rp241.890.570.760,00, terkhususnya belanja belanja barang dan jasa BOSP hingga saat ini baru terealisasi sebesar Rp6.800.752.105,00 atau 19,02 persen dari anggaran sebesar Rp35.765.050.500,00.

Realisasi belanja modal pada semester pertama ini baru mencapai Rp5.649.910.813,00 atau 19,21 persen dari target sebesar Rp29.403.661.267,00.

Belanja peralatan dan mesin 25,91 persen dan belanja jalan, jaringan, dan irigasi 19,21 persen sesungguhnya sudah mulai terealisasi, namun masih dalam tahap perencanaan teknis dan pelelangan atau termin sehingga capaiannya di bawah target linier 50 persen pada Semester I.

Kondisi yang paling menonjol terjadi pada belanja gedung dan bangunan yang ditargetkan sebesar Rp2.588.953.000,00 dan hingga akhir Semester I realisasinya masih 0,00 persen, karena paket pekerjaan konstruksi gedung masih dalam tahap perencanaan teknis dan proses pelelangan sehingga belum ada pencairan anggaran.

Selain itu, Angga Kaka juga menyampaikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada semester pertama tahun 2026.

Menurutnya, pendapatan direncanakan sebesar Rp920.400.336.223,00 dan realisasi sebesar Rp417.091.884.943,44 atau 45,32 persen.

Sementara pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah(PAD) ditargetkan Rp59.747.483.671,00 dan realisasi hanya Rp27.981.543.198,44 atau 46,83 persen.

“PAD tersebut terdiri dari pendapatan pajak daerah ditargetkan Rp33.033.318.270,00 dan realisasi Rp10.431.462.198,00 atau 31,58 persen. Hasil retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp18.049.624.086,00 dan realisasi sebesar Rp8.247.651.403,27 atau 45,69 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah ditargetkan sebesar Rp6.541.425.910,00 dan realisasinya Rp7.010.724.517,00 atau 107,17 persen. Lain-Lain pendapatan Yang Sah ditargetkan sebesar Rp2.123.115.405,00 dan realisasi Rp2.291.705.080,17 atau 107,94 persen,” tambahnya.

Selanjutnya, kata Angga Kaka juga menyebut kalau pendapatan transfer belum mencapai target. Menurutnya, pendapatan transfer ditargetkan Rp838.686.214.357,00, namun realisasinya Rp379.314.714.313,00 atau 45,23 persen.

Terdiri dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp815.115.436.565,00 dan realisasi Rp371.973.927.210,00 atau 45,63 persen.

Pendapatan transfer antar daerah yaitu pendapatan transfer Pemerintah Provinsi NTT berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak ditargetkan sebesar Rp23.570.777.792,00 dan realisasi sebesar Rp7.340.787.103,00 atau 31,14 persen.

“Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp21.966.638.195,00 dan realisasi Rp9.795.627.432,00 atau 44,59 persen,” sebutnya.

Disisi lain, belanja direncanakan sebesar Rp960.908.349.698,00 dan realisasi sebesar Rp334.645.592.635,00 atau 34,83 persen.

Belanja operasi ditargetkan Rp798.523.398.131,00 dan realisasi Rp304.650.608.760,00 atau 38,15 persen yang terdiri dari belanja pegawai ditargetkan Rp500.177.403.615,00 dan realisasi Rp213.577.043.853,00 atau 42,70 persen.

Kemudian, belanja barang dan jasa ditargetkan sebesar Rp241.890.570.760,00 dan realisasi Rp65.418.979.169,00 atau 27,04 persen. Belanja hibah ditargetkan sebesar Rp42.315.983.756,00 dan realisasi sebesar Rp20.813.585.738,00 atau 49,19 persen.

Belanja bantuan sosial ditargetkan sebesar Rp14.139.440.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.841.000.000,00 atau 34,24 persen.

Belanja modal ditargetkan sebesar Rp29.403.661.267,00 dan realisasi sebesar Rp5.649.910.813,00 atau 19,21 persen yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin ditargetkan sebesar Rp7.685.154.067,00 dan realisasinya Rp1.991.189.529,00 atau 25,91 persen.

“Belanja Gedung dan Bangunan ditargetkan sebesar Rp2.588.953.000,00 dan realisasi sebesar Rp,00 atau 0,00 persen. Belanja jalan, irigasi dan jaringan ditargetkan sebesar Rp15.126.480.400,00 dan realisasi Rp2.906.297.784,00 atau 19,21 persen,” tambahnya lagi.***