Soal Dugaan Minta Jatah Reman di Kepala Desa, Pejabat Bupati SBD Bilang Kadis PMD Siap Diperiksa

TIMEXNTT – Pasca perhelatan Pilkada Sumba Barat Daya pada bulan November 2024 lalu, masyarakat dihidangkan oleh informasi soal dugaan minta jatah reman yang diduga dilakukan oknum Pimpinan Dinas/Badan.

Hal itu mencuat dipermukaan publik di awal tahun 2025. Dugaan itupun mematik perhatian publik hingga memicu kecaman dari berbagai pihak.

Walau dalam informasi yang beredar itu tidak disebutkan nama oknum Pimpinan Dinas/Badan, Pejabat Bupati SBD, Yohanes Oktavianus angkat bicara.

Yohanes menyebut dirinya telah memanggil Kadis PMD SBD, Simon Lende untuk memberikan klarifikasi atas informasi tentang dugaan meminta jatah reman terhadap kepala desa.

“Kadis (Simon Lende) saya sudah panggil dan meminta klarifikasi. Dan mengundang semua wartawan dan akan didampingi Inspektorat,” kata Yohanes ketika ditemui di kantor Bupati SBD beberapa hari lalu.

Berdasarkan pengakuan Simon Lende, Pejabat Bupati SBD menuturkan bahwa ia(Simon Lende) bersedia untuk diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum(APH).

“Dan bersedia untuk diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum. Karena itu pernyataan beliau sendiri beliau terhadap saya,” ungkap Yohanes.

SIMON LENDE PALING MERASA

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(PMD), Kabupaten Sumba Barat Daya, Simon Lende memberi klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut oknum pimpinan Dinas/Badan dilinhkup pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang diduga meminta jatah reman sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada bulan maret mendatang.

Padahal, ia mengaku tidak merasa sebagaimana pemberitaan yang beredar. Namun, tindakan dirinya dinilai aneh karena telah memberi klarifikasi terhadap persolan yang tidak dilakukannya. Ada apa?

Kepada sejumlah wartawan, Simon mengaku merasa bahwa dugaan yang menyeret nama pimpinan Dinas/Badan yang diduga melakukan meminta jatah reman kepada sejumlah Kepala Desa adalah dirinya yang dimaksud.

Sebab, kata Simon, dirinya merupakan pimpinan dinas PMD Sumba Barat Daya yang bersentuhan langsung dengan pemerintah desa.

“Memang dalam pemberitaan itu tidak disebut nama kadis, tetapi saya merasa karena saya pimpinan kadis PMD yang berhubungan langsung dengan kepala desa,” ngaku Simon.

“Saya mau mengklarifikasi tentang berita bahwa ada oknum kadis yang melakukan palak ataupun pungli terhadap penyaluran dana desa,” tambah Simon dalam memberi klarifikasi kepada sejumlah wartawan, Rabu/22/01/2024) di ruang kerjanya.***