Soal Jalan Usaha Tani Kabali Dana Pengawasan PPK dan Dinas Pertanian SBD Dipertanyakan, Anggaran Rp300 Juta

Jika PPK yang juga bertanggung jawab atas segala tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja benar-benar menjalankan fungsinya, maka dapat dipastikan hasilnya pun akan memuaskan masyarakat petani.

Bukan malah menandatangi kontrak terhadap suatu pekerjaan yang pada akhirnya tidak berdampak pada kebutuhan masyarakat petani.

Dengan demikian, integritas, kedisplinan, tanggung jawab, kualifikasi teknis serta manajerial PPK dalam pekerjaan itu patut dipertanyakan.

Keluhan-Keluhan Masyarakat Petani

Beberapa bulan lalu, pengerja jalan iu sempat mendapat perlawanan dari warga setempat.

Warga punya lahan disekitar lokasi itu memasang pagar karena tanah yang diserahkan sesuai dalam surat pernyataan bukan itu yang garap.

Pengerja jalan malah membuka badan jalan di atas tanah yang tidak tertulis dalam surat pernyataan yang berdampak pada penumbangan sejumlah tanaman. Hal itupun diakaui oleh Kepala Dinas Pertanian.

Namun, persoalan itu sudah diselesaikan hingga dilakukan ganti rugi terhadap warga yang melakukan aksi protes.