Tidak Merasa Meminta Jatah Reman, Kadis PMD SBD Malah Memberi Klarifikasi, Ada Apa?

TIMEXNTT – Aneh, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(PMD), Kabupaten Sumba Barat Daya, Simon Lende memberi klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut oknum pimpinan Dinas/Badan dilingkup pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang diduga meminta jatah reman sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada bulan maret mendatang.

Padahal, ia mengaku tidak merasa sebagaimana pemberitaan yang beredar. Namun, tindakan dirinya dinilai aneh karena telah memberi klarifikasi terhadap persoalan yang tidak dilakukannya. Ada apa?

Kepada sejumlah wartawan, Simon mengaku merasa bahwa dugaan yang menyeret nama pimpinan Dinas/Badan yang diduga melakukan meminta jatah reman kepada sejumlah Kepala Desa adalah dirinya yang dimaksud.

Sebab, kata Simon, dirinya merupakan pimpinan dinas PMD Sumba Barat Daya yang bersentuhan langsung dengan pemerintah desa.

“Memang dalam pemberitaan itu tidak disebut nama kadis, tetapi saya merasa karena saya pimpinan kadis PMD yang berhubungan langsung dengan kepala desa,” ngaku Simon.

“Saya mau mengklarifikasi tentang berita bahwa ada oknum kadis yang melakukan palak ataupun pungli terhadap penyaluran dana desa,” tambah Simon dalam memberi klarifikasi kepada sejumlah wartawan, Rabu/22/01/2024) di ruang kerjanya.

Sebelumnya, sebagaimana yang diberitakan, Perhelatan Pilkada Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur telah usai.

KPU Sumba Barat Daya pun telah menetapkan perolehan suara terhadap tiga pasangan calon yang ikut berkompetisi.

Dalam rapat pleno itu, pasangan Ratu Ngadu Bonu Wulla dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka mengalahkan dua pasangan calon lainnya.

Walau sudah diumumkan pasangan calon yang peroleh suara terbanyak pasca pemungutan suara tanggal 27 November 2024 silam, ternyata salah satu pasangan calon melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi RI, Fransiskus Marthin Adilalo dan Jeremia Tanggu.

Proses yang sedang bergulir dimeija sidang Mahkamah Konstitusi itu ternyata berdampak pada lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.

Bagaimana tidak, saat ini sedang tersiar informasi yang mengejutkan masyarakat Sumba Barat Daya tentang adanya oknum kadis yang minta jatah reman sebelum terjadinya pelantikan terhadap paslon nomor urut 01 pada bulan Maret mendatang.

Informasi dari sumber terpercaya itu memicu perhatian publik lantaran beberapa pimpinan Dinas/Badan sedang melakukan upaya cari aman.

Berdasarkan informasi yang beredar, ada oknum pimpinan dinas di lingkup Pemerintah Sumba Barat Daya yang meminta supaya pencairan dana desa segera dilakukan.

“Ada oknum kadis minta agar pencairan dana desa harus cepat dilakukan,” kata sumber terpercaya dikutip timexntt.id dari victorynews.id, Selasa, (21/01/2025).

Oknum kadis itu meminta dana desa cepat dilakukan supaya dirinya mendapat jatah dari sejumlah desa yang berada di Sumba Barat Daya.

Sebab, oknum kadis itu sudah meyakini bahwa dirinya tidak lagi dipakai ketika Ratu Angga dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2029.

“Kata dia, dia tidak dipakai jadi sebelum saya tidak dipakai iya setidaknya ada lah sedikit untuk dia,” kata sumber tersebut.

Saat ditanya siapa Kadis yang dimaksud, sumber tersebut enggan membeberkan secara lugas.

Namun dirinya menyebut kalau informasi yang ia berikan adalah valid dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun perilaku oknum kadis semacam itu bukanlah barang baru di SBD.

Bahkan disebut sumber sudah berlangsung lama dengan sejumlah alasan yang dibuat. Sialnya mereka-mereka yang diminta pun mengikuti apa yang jadi keinginan sang oknum Kadis.***