DPC GMNI Ende Mengutuk Tindakan Pemerintah Kabupaten Ende yang Mengabaikan Prinsip Kemanusiaan

Ia menilai Pemerintah Kabupaten Ende lalai dalam mengedepankan dialog dan penyelesaian konflik secara partisipatif. Sehingga ia mendesak penghentian segala bentuk penggusuran sampai adanya kejelasan hukum dan kesepakatan bersama semua pihak.

“Kami juga nenuntut transparansi penuh terkait status tanah, dokumen hukum, dan proses sertifikasi yang menjadi dasar klaim pemerintah dan mendorong mediasi terbuka yang melibatkan masyarakat terdampak, pihak SVD, pemerintah, dan unsur independen,” tegasnya lagi.***