Storintt

Dari NTT Untuk Indonesia

88.949 Warga Sumba Barat Daya Penerima Bansos PKH dan Sembako, Dinsos Evaluasi Data

Rian Marviriks Storintt.id
Dari angka itu, Dinas Sosial tidak menafikan bahwa masih terdapat KPM yang saat ini sudah tidak layak menerima bantuan, namun nama mereka masih tercatat dalam sistim dan sebaliknya, termasuk nama tenaga PPPK yang baru-baru ini telah dilantik.

STORINTT – Pemerintah Sumba Barat Daya melalui Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap data-data Keluarga Penerima Manfaat(KPM) untuk bantuan sosial PKH dan Sembako.

Untuk diketahui, secara keseluruhan, ada 88.949 warga terdata yang terdiri dari 27.949 penerima PKH dan 61.000 penerima sembako.

Dari angka itu, Dinas Sosial tidak menafikan bahwa masih terdapat KPM yang saat ini sudah tidak layak menerima bantuan, namun nama mereka masih tercatat dalam sistim dan sebaliknya, termasuk nama tenaga PPPK yang baru-baru ini telah dilantik.

Akan tetapi, KPM yang disebut tidak layak menerima, namun tetap menerima bantuan sosial PKH dan sembako, jumlahnya tidak mencapai 100 orang.

Baca Juga  Viral di Medsos, Diduga Rekaman Suara Ketua Yatutim Minta Fee Dari Dana BOS Hingga Ancam Dipecat

Kendati demikian, Dinas Sosial pun berkomitmen untuk melakukan validasi data demi memastikan kembali penyaluran bantuan nantinya bisa tepat sasaran.

“Jadi dua persoalan ini mendesak yang mengharuskan kita untuk melakukan evaluasi. Kira-kira persoalan apa?” kata Kepala Dinas Sosial, Lukas Pati Mone dalam kegiatan Evaluasi SDM PKH, Senin(30/03/2026).

Menurut Lukas, hasil evaluasi ini akan menjadi rujukan pemerintah daerah dalam melakukan pemuktahiran data.

Untuk itu, ia meminta supaya data KPM yang dinilai tidak layak lagi mendapatkan bantuan PKH dan sembako merupaka data ril lapangan, supaya tidak melahirkan kembali polemik baru pada saat dihapus.

Baca Juga  Orangtua Siswa SDN Wanno Talla Yang Sempat Viral Terima Bansos PKH Tahap I 2026

“Ini bukan janji. Kita mengusulkan tapi keputusan akhirnya di atas. Sedangkan untuk data penerima PKH yang seharusnya tidak terima namun masih terima iya tidak sampai 100. Sehingga tadi saya minta supaya data itu harus jelas dan real biar nanti kita usulkan ke kementerian untuk diganti melalui Bupati karena dalam waktu dekat Ibu Bupati mau ketemu Menteri Sosial,” kata Lukas Pati Mone.***

Tutup
error: Content is protected !!