Anggota DPRD SBD Dukung Langkah Bupati Ratu Wulla Membongkar Praktik Korupsi: Semoga Desa-Desa Disusul

STORINTT – Anggota DPRD Dua Periode Fraksi Perindo Kabupaten Sumba Barat Daya, Stefanus Sosa mengapresiasi tindakan Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla dalam mengungkap secara terbuka berbagai bentuk praktik korupsi yang terjadi di daerah ini, khususnya yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Anggota DPRD Dapil III SBD itu mengatakan, langkah Bupati Ratu Wulla patut diapresiasi oleh semua pihak. Pasalnya, tindakan itu dinilainnya untuk memastikan pengelolaan anggaran tepat sasaran demi keberlanjutan pembangunan. Apalagi, terjadi pemotongan Transfer ke Daerah(TKD) sebanyak Rp215 miliar pada tahun 2026 ini.

“Tentunya kita harus apresiasi langkah Ibu Bupati dalam menggungkap dugaan penggelapan honor kepanitaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu. Ini baru masalah honor kegiatan, belum kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya yang menggunakan uang negara,” kata Stefanus yang juga anggota DPRD SBD 2 periode itu, Sabtu(14/03/2026).

Menurutnya, tindakan oknum bendahara itu telah mencoreng nama baik Pemerintah Sumba Barat Daya yang selama ini berkomitmen dalam mewujudkan daerah yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme(KKN).

Disebutnya lagi, oknum bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlalu niat dan beranikan diri dalam menggelapkan honor kepanitiaan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda.

“Pimpinan tertinggi daerah ini saja sudah dipermainkan. Bagaimana dengan tenaga guru honor? Bapak Mama kita yang sudah tua dan tidak mengetahui sistim-sistim yang ada atau tidak paham teknologi? Jangan sampai mereka juga bagian dari korban penggelapan honor?,” ungkap Stefanus dengan penuh tanya.

Dengan persoalan itu, Stefanus juga berharap supaya penggunaan dana desa di 173 desa dapat diaudit guna memastikan program-program yang dijalankan.

Bukan hanya itu, Stefanus juga mendorong Inspektorat SBD bekerja secara maksimal meski mempunyai tim yang terbatas untuk menelusuri pengelolaan dana desa.

“Kita lihat saja, pembangunan di desa macam biasa-biasa saja. Pastinya kita juga mengapresiasi pembangunan yang ada, tapi dari dana desa yang hampir miliaran rupiah pada tahun-tahun sebelumnya itu sepertinya tidak sesuai dengan realita yang ada. Kita dorong Inspektorat supaya menelusuri segala bentuk pembangunan di tingkat desa,” katanya lagi.

Stefanus berjanji akan menjadikan atensi khusus dalam membahas dugaan penggelapan honor di Dinas Pendidikan dan Kebudayan pada sidang-sidang DPRD berikutnya.***