Dikala Kemenhan Umumkan Perekrutan 30 Ribu Tenaga SPPI KDMP, Kementerian Koperasi Bilang Itu Hoax
STORINTT – Kementerian Pertahanan(Kemenhan) mengumumkan perekrutan 30.000 tenaga SPPI yang bekerja di Koperasi Desa Merah Putih(KDMP).
Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan Taufanto sebagaimana dikutip storintt.id, Selasa(17/03/2026).
Ia mengatakan proses perekrutan dan pelatihan akan melibatkan dukungan dari sejumlah lembaga, termasuk TNI Polri.
“Pemerintah menargetkan perekrutan dan pelatihan sekitar 30.000 tenaga pengawak melalui dukungan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri,” kata Donny dalam rapat percepatan program Koperasi Desa Merah Putih.
Sementara itu, melalui akun resmi media sosial resminya, Kementerian Koperasi Republik Indonesia, menegaskan bahwa informasi mengenai rekrutmen nasional 30.000 SPPI untuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang beredar luas di media sosial merupakan hoaks dan bukan berasal dari kanal resmi pemerintah.
Dalam unggahan tersebut, masyarakat diminta untuk tidak mudah mempercayai dan menyebarkan informasi yang tidak bersumber dari akun resmi pemerintah, khususnya dari Kementerian Koperasi maupun instansi terkait.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh informasi resmi terkait program Koperasi Desa Merah Putih maupun rekrutmen lainnya hanya akan diumumkan melalui kanal resmi kementerian.
Oleh karena itu, masyarakat diminta tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan atau informasi menyesatkan yang mengatasnamakan program pemerintah.
“Informasi yang bukan berasal dari akun resmi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Koperasi patut diwaspadai. Jangan mudah percaya dan jangan langsung menyebarkannya,” demikian peringatan yang disampaikan dalam unggahan tersebut.
Disisi lain, rencana pemerintah merekrut 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita.
Menurutnya, berdasarkan peraturan presiden yang ditandatangani oleh Prabowo Subianto, kementerian yang memiliki mandat utama dalam mengoordinasikan kebijakan perkoperasian adalah Kementerian Koperasi.
Oleh karena itu, ia menilai sudah semestinya kementerian tersebut menjadi leading sector dalam pelaksanaan program pengelolaan koperasi desa.
“Penempatan sarjana sebagai manajer koperasi di puluhan ribu titik di seluruh Indonesia memang merupakan langkah strategis. Namun tanpa pola rekrutmen yang tepat serta kepemimpinan teknis dari kementerian yang membidangi koperasi, program ini berpotensi menjadi proyek seremonial yang bias akibat ego sektoral,” katanya.***
