Warga Desa Marokota Tolak Pembongkaran Gedung Kantor Desa Untuk KDMP: Jangan Kasih Bodoh Rakyat, Camat Saja Tidak Tahu
STORINTT – Pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih(KDMP) di Kabupaten Sumba Barat Daya kembali menuai sorotan yang sebelumnnya banyak pihak menanyakan soal keterbukaan informasi dalam pengelolaan anggaran, hingga pembangunan yang diduga menggunakan pasir laut.
Di awal bulan April 2026, sorotan kembali mengarah pada program KDMP di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT.
Kali ini, Warga Desa Marokota, Kecamatan Wewewa Barat, Sumba Barat Daya melakukan aksi protes terhadap pembongkaran gedung kantor desa yang hendak dijadikan sebagai tempat pembanganunan Koperasi Desa Merah Putih(KDMP).
Penolakan dilakukan ketika aparat desa sedang membongkar atap kantor desa. Mereka(pemerintah desa) dituding secara diam-diam melakukan pembongkaran, bahkan tanpa melalui musayawarah bersama masyarakat.
Aksi protes warga Desa Marokota menjadi viral ketika salah satu warga mengabadikan peristiwa itu dengan live di media sosial facebook, Kamis(02/04/2026).
Berdasarkan isi video viral itu, tampak beberapa orang yang disebut sebagai perangkat desa tengah berada di atap kantor untuk melakukan pembongkaran. Namun, mereka harus terhenti karena warga langsung melakukan pencegahan.
Pembongkaran terpaksa dicegal karena pembangunan kantor desa itu dinilai mempunyai historis tersendiri. Warga klaim bahwa pembangunan kantor desa dilakukan secara swadaya dan gotong royong. Sayangnya, di tahun 2026, pembongkaran dilakukan tanpa melibatkan warga lagi.
“Turun, turun, turun,” teriak warga yang meminta aparat desa turun dari atas atap kantor desa.
Dalam video itu, juga tampak terlihat sejumlah anggota TNI AD Kodim 1629 SBD. Mereka berupaya mengamankan situasi dengan menenangkan warga.
Namun, warga yang melakukan penolakan justru menanyakan alasan pembongkaran tersebut di Penjabat Kepala Desa Marokota. Mereka juga menanyakan alasan pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat dalam pembongkaran tersebut.
Warga Desa Marokota juga meminta Pemerintah Desa supaya melibatkan seluruh masyarakat jika ada perencanaan pembangunan yang mau dilakukan, bukan malah kerja secara diam-diam.
“Kamu jangan kasih bodoh rakyat, saya sudah tanya Camat Wewewa Barat, dia tidak tahu kalau ada ini pembangunan. Camat bisa tidak tahu. Tidak bisa PLT atur maumu, harus kompromi dengan masyarakat, bukan terus-terus bongkar atur kalian punya mau,” ungkap suara dalam rekaman video tersebut.
“Kami kasih ini tanah untuk bangun kantor desa bukan untuk Koperasi Merah Putih,” timpal suara warga lainnya.
Hingga berita ini ditayangkan, media ini masih berupaya konfirmasi di Dinas PMD SBD, termasuk Babinsa yang bertugas di desa tersebut.***
