Kadis Sosial SBD Berjanji Publikasikan Data Penerima Bantuan PKH: Tahap 4 Tahun 2025 Ada 54 Ribu KPM
STORINTT – Polemik tentang penerima bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan(PKH) dan sembako menjadi salah sorotan di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
Bagaimana tidak, selama ini masih banyak penerima manfaat yang ditemukan menerima bantuan tersebut meski sudah memiliki ekonomi yang baik. Sedangkan, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, justru tidak terdata.
Hal itu pun membuat banyak tanya terhadap proses pendataan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten. Ada yang menuding kalau warga yang didata mempunyai kedekatan tertentu dengan petugas yang melakukan pendataan.
Temuan itu sering terjadi ketika proses pembayaran bantuan dilakukan. Tentunya, hal lain yang memicu persoalan tersebut karena kurangnya keterbukaan informasi dalam memublikasikan data-data penerima manfaat melalui berbagai platform media sosial di zaman digital saat ini.
Jika seluruh data penerima manfaat disebarkan secara terbuka, maka masyarakat atau pun pemerintah desa dapat memgetahui warga yang benar-benar layak. Dan juga, akan melakukan pengaduaan guna melakukan perbaikan.
