Bendahara dan Sekdes Panenggo Ede ‘Serang’ Kepala Desa Dihadapan Inspektorat dan DPRD

TIMEXNTT – Kompak, Bedahara dan Sekretaris Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Balaghar ‘menyerang’ pimpinan mereka soal penggunaan dana desa dihadapan Inspketorat, PMD, Camat dan DPRD hingga disaksikan oleh sejumlah masyarakat.

Keduanya melakukan perlawanan atas kerja-kerja Kepala Desa, Marten Mete yang diduga telah memanfaatkan dana desa tidak sesuai harapan masyarakat.

Mereka pun tak segan-segan mengatakan bahwa segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Marten Mete tidak diketahui oleh mereka. Padahal, Sekdes dan Bendahara bagian dari Pemerintah Desa Panenggo Ede yang juga memiliki peran penting.

Tentunya, pengakuan Bendahara dan Sekdes ini semakin menguatkan dugaan publik tentang tata kelola dana desa di Desa Panenggo Ede telah terjadi ketimpangan.

Ditemui, Sekretaris Desa, Pelipus Pati Hona mengaku, dirinya tidak pernah dilibatkan dalam segala bentuk proses pelaksanaan kegiatan desa.

Pelipus tak pungkiri jika dirinya yang dipercayakan untuk mengurus segala jenis administrasi malah hanya sebagai lambang dalam pemerintahan desa.

“Pokoknya segala bentuk yang berkaitan dengan administrasi desa saya tidak pernah menyaksikan. Bahkan tidak dilibatkan oleh pimpinan desa. Tidak pernah sama sekali,” ngaku Pelipus ketika ditemui, Rabu(12/03/2025).

Namun, Pelipus masih memiliki inisiatif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan desa bilamana dirinya mendengar informasi dari warga. Hal itu dilakukannya kendati ia menyadari bahwa digaji oleh negara.

Sayangnya, tugas-tugas pokok Pelipus yang berkaitan dengan administrasi penggunan dana desa tidak pernah diibatka. Ia hanya dilibatkan dan diminta tanda tangan jika ada pembuatan laporan pertanggungjawaban tentang penerima BLT dan Bansos.

Kendati merasa tidak difungsikan yang walaupun punya niat untuk bekerja membangun Desa Panenggo Ede, Pelipus menegaskan, dirinya siap membongkar segala bentuk ketimpangan yang dilakukan oleh kepala desa.

Pelipus mengibaratkan tindakan kepala desa seperti ubi yang sudah dicabut, kemudian isinya diambil dan cabangnya dibuang.

“Kalau menyangkut pembelanjaan anggaran desa itu tidak pernah. Ya, tidak tahu kepala desa. Tidak tahu sama sekali saya. Hanya begini saja. Kaya ubi yang dicabut di kebun, ambil isinya baru buang cabangnya, seperti itulah. Ya, kalau ada BLT, Bansos begitu baru saya tanda tangan ketika dibuatkan LPJ. Saya bongkar nanti. Saya siapa, mau ngapain, di masyarakat saya siap terjun,” tandasnya.

Di tempat berbeda, ditemui pasca blak-blakan dihadapan DPRD, Inspektorat, PMD dan Camat, Bendahara Desa Paneggo Ede, Darius Diki Jaka mengaku mengalami yang sama.

Darius mengakui, dirinya hanya mendapat tugas dari kepala desa ketika terjadi pencairan. Ia dioerintahkan untuk menandatangai segala bentuk kebutuhan administrasi demi kelancara proses pencairan di bank.

Mirisnya, setelah Darius menandatangani apa yang diminta oleh kepala desa, dirinya malah tidak dilibatkan lagi. Pasalnya, kepala desa mengambil alih dalam proses pencairan di bank.

Bukan hanya itu, kepala desa pun tidak melibatkan Darius dalam segala bentuk pembelanjaan yang menggunakan dana desa.

“Dong kasih uang rokok saya tidak terima. Dong pergi beli rokok lagi kasih sama saya, saya tidak isap. Saya takut dosa.
Saya habis tanda tangan dia yang ambil,” ngaku Darius penuh jujur.

Melihat tindakan kepala desa, Darius masih sempat memberi nasihat supaya memanfaatkan dana desa dengan baik. Namun, kepala desa enggan mendengar apa yang disarankan oleh Darius.

“Saya nasihat sama dia. Dong tidak percaya,” tuturnya.***