CATATAN REDAKSI! Tanaman Jagung Warga Jadi Korban Proyek Rp300 Juta di Sumba Barat Daya, Ada Dugaan Korupsi?

TIMEXNTT – Keberadaan jalan usaha tani di Desa Kabali Dana, Kecamatan Wewewa Barat, Sumba Barat Daya malah berdampak pada kerusakan tanaman jagung warga setempat.

Bagaimana tidak, jalan tani yang semestinya memudahkan petani malah menjadi masalah serius bagi mereka.

Padahal, anggaran yang digunakan dalam proyek ini sebanyak Rp300 juta. Namun, pekerjaannya dinilai dikerjakan secara abal-abalan. Tentunya, kelalaian ini tidak terlepas dari pengawasan oleh pihak yang berkompeten.

Dalam catatan ini, redaksi akan mengajak anda untuk mengulas kembali berbagai keluhan warga hingga janji-janji pihak tertentu dalam melakukan pemeriksaan jalan usaha tani di Desa Kabali Dana hingga menghadirkan dugaan korupsi.

Simak catatan ini hingga selesai supaya tidak gagal paham dalam menarik kesimpulan.

SUMBER ANGGARAN JALAN USAHA TANI DI DESA KABALI DANA, WEWEWA BARAT

Berdasarkan informasi yang diperoleh timexntt.id, jalan usaha tani di Desa Kabali Dana yang memiliki volume kurang 1,5 KM ini mengunakan Dana Alokasi Khusus(DAK) dengan total anggaran Rp300 juta.

Masyarakat sempat dihantui oleh informasi yang simpang siur. Sebab, pernah diklaim sebagai Pokok Pikiran(Pokir) anggota DPRD SBD.

Namun, semua terungkap jelas ketika Kabid PSP pada Dinas Pertanian Sumba Barat Daya membantah akan hal itu. Sebenranya, jalan itu murni dikelola oleh Kelompok Tani Tunas Baru dibawa pengawasan dinas pertanian.

Pengerjaan ini pun dikabarkan menggunakan sistem sewakelola yang mana kelompok tani diberi kewenangan penuh dalam mengerjakan jalan tersebut.

Nah, hingga pada bulan Januari 2025 kemarin, Kabid PSP menyebut bahwa jalan ini belum di PHO alias belum ada penyerahan laporan pertanggungjawaban atas pekerjaan.

Jalan usaha tani yang berada di Dusun Pancasila ini mulai dikerjakan kurang lebih pada bulan April 2024 silam hingga masa kerjanya akan berakhir pada bulan Desember 2024.

KELUHAN WARGA ATAS PEKERJAAN YANG DIANGGAP FINIS

Alih-alih kalender kerjanya berakhir pada bulan Desember 2024 dan dianggap finis, pekerjaan ini malah menuai sorotan.

Mulai dari ketebalan sirtu, tidak adanya deker, tembok penahan dan papan informasi atau keterbukaan informasi penggunaan anggaran.

Masyarakat mulai menyoroti pembuatan deker dan tembok penahan lantaran dijanjikan bahwa disekitar lahan jagung itu akan dibuatkan deker dan tembok penahan demi mencegah kerusakan tanaman pada musim hujan.

Tetapi, itu hanya janji yang tidak akan pernah ditepati. Bagaimana tidak, hingga saat ini jalan itu malah terkikis air hujan. Tanaman jagung terendam. Tidak ada drainase di sana.

Anehnya lagi, ada dua titik yang pasang pipa kemudian dianggap sebagai deker. Pipa-pipa itu dilapisi tanah sirtu. Sangat miris bukan? Apalagi dititik itu yang dijanjikan akan dibuatkan deker, fakta lapangannya malah berbeda.

DINAS PERTANIAN DAN PPK JANJI MONITORING BERSAMA KNSPEKTORAT

Namun demikian, ketika dikonfirmasi kembali, Haris hanya berkomentar singkat. Ia menyebut pihaknya belum turun ke lokasi untuk memastikan keluhan masyarakat. Mereka batal turun lantaran PPK dikabarkan sedang terganggu kesehatan.

Haris menjanjikan dalam minggu ini akan tetap melakukan minitoring ketika PPK sembuh dari sakitnya.

“Belum turun Karena PPK ada sakit. Dalam Minggu ini,” kata Haris dengan singkat ketika kembali dikonfirmasi, pada Minggu(02/02/2025).

Sayangnya, memasuki pertengahan bulan Februari, redaksi timexntt.id belum mendapat konfirmasi. Apakah mereka sudah benar-benar turun dan jangan sampai PPK nya masih terganggu kesehatan? Pertanyaan ini mungkin tidak akan terjawab.

DUGAAN KORUPSI ATAS ANGGARAN RP300 JUTA

Jalan tani yang tergenang air bisa menjadi masalah serius bagi petani karena dapat menghambat aktivitas pertanian, seperti transportasi hasil panen, perawatan tanaman, atau bahkan menyebabkan kerusakan pada tanaman itu sendiri.

Selain itu, dugaan korupsi atas pekerjaan semakin nampak karena kualitas konstruksi jalan yang tidak dirancang dengan baik atau terbuat dari material yang mudah rusak yang berdampak cepat tergenang air.

Dari fakta lapangan, tanaman jagung warga menjadi korban genangan air. Tidak memiliki saluran drainase yang baik atau tersumbat dapat menyebabkan air terperangkap dan menggenang. Parah bukan?

Seharusnya, perlu memastikan ada saluran drainase yang efektif di sepanjang jalan tani ini untuk mengalirkan air yang tergenang. Saluran drainase yang baik dapat membantu mencegah genangan bukan malah mengerusak tanaman.

Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAK, yang seharusnya digunakan untuk mendanai proyek atau program pembangunan di daerah.

Dana yang semstinya diberikan oleh pemeringah pusat ini semestinya dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat khusus demi meningkatkam kesejahteraan masyarakat.

Dengan fakta-fakta lapangan yang ada, bisa saja diduga bahwa anggaran yang bombastis itu disalahgunakan atau digelembungkan, sehingga dana yang seharusnya digunakan dengan efisien disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Selain itu, pekerjaan yang menggunakan kontraktor atau dalam hal ini pihak lain yang memilik alat ‘berat’ serta pekerjaan yang tidak mendapat pengawasan secara maksimal bisa juga berdampak pada kualitas rendah atau tidak sesuai spesifikasi, namun tetap menerima pembayaran penuh.

Dengan begitu, pemerintah akan mendapatakan kepercayaan publik yang menurun, bukan?

Apakah ada kasus atau situasi tertentu yang sama dengan catatan di atas?***