Tidak Indahkan Perintah Pejabat Bupati SBD, Kadis PMD Tidak Didampingi Inspektorat Saat Memberi Klarifikasi

TIMEXNTT – Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat Daya, Simon Lende memberi klarifikasi atas informasi yang tidak dilakukannya.

Namun demikian, Simon merasa bahwa tudingan meminta jatah reman terhadap sejumlah kepala desa sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih diarahkan kepada dirinya.

Kendati memberi klarifikasi kepada sejumlah wartawan, Simon malah memilih tidak didampingi oleh inspektorat.

Padahal, ia diminta oleh Pejabat Bupati SBD, Yohanes Oktovianus untuk menyikapi informasi yang beredar tentang dugaan meminta jatah reman.

“Kadis (Simon Lende) saya sudah panggil dan meminta klarifikasi. Dan memgundang semua wartawan dan akan didampingi Inspektorat,” kata Yohanes ketika ditemui di kantor Bupati SBD, Rabu(22/01/2025).

Pejabat Bupati SBD juga telah memanggil Kadis PMD untuk memberikan klarifikasi terhadap dirinya.

Kepada Pejabat Bupati SBD, Simon mengaku tidak pernah melakukan sebagaimana dengan informasi yang beredar.

Simon juga mengatakan kalau ia bersedia diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum(APH) bilamana hal demikian dilakukannya.

“Dan bersedia untuk diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum. Karena itu pernyataan beliau sendiri beliau terhadap saya,” ungkap Yohanes.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(PMD), Kabupaten Sumba Barat Daya, Simon Lende memberi klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut oknum pimpinan Dinas/Badan dilinhkup pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya yang diduga meminta jatah reman sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada bulan maret mendatang.

Padahal, ia mengaku tidak merasa sebagaimana pemberitaan yang beredar. Namun, tindakan dirinya dinilai aneh karena telah memberi klarifikasi terhadap persolan yang tidak dilakukannya. Ada apa?

Kepada sejumlah wartawan, Simon mengaku merasa bahwa dugaan yang menyeret nama pimpinan Dinas/Badan yang diduga melakukan meminta jatah reman kepada sejumlah Kepala Desa adalah dirinya yang dimaksud.

Sebab, kata Simon, dirinya merupakan pimpinan dinas PMD Sumba Barat Daya yang bersentuhan langsung dengan pemerintah desa.

“Memang dalam pemberitaan itu tidak disebut nama kadis, tetapi saya merasa karena saya pimpinan kadis PMD yang berhubungan langsung dengan kepala desa,” ngaku Simon.

“Saya mau mengklarifikasi tentang berita bahwa ada oknum kadis yang melakukan palak ataupun pungli terhadap penyaluran dana desa,” tambah Simon dalam memberi klarifikasi kepada sejumlah wartawan, Rabu/22/01/2024) di ruang kerjanya.***