Fraksi PDI Perjuangan SBD Satu Komando: Kami Tetap Solid Dukung Pemerintah, Sudah Biasa Diterpa Isu Liar

TIMEXNTT – Sebagai Partai pengusung, Fraksi PDI Perjuangan Sumba Barat Daya(SBD) pertegas bahwa seluruh kader partai yang ada di Parlemen tetap solid dalam mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini.

Isu liar ini menjadi hangat diperbincangkan pasca Rapat Dengar Pendapat(RDP) antara Komisi 3 bersama mitra kerja tentang polemik seleksi PPPK Tahap 2.

Meski dihantui berbagai isu liar tentang perpecahan dalam internal partai yang tidak solid dalam mendukung pemerintah buntut dari proses seleksi PPPK Tahap 2, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sumba Barat Daya, Octavianus Dapa Talu menanggapinya dengan santai.

Menurutnya, Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini sudah terbiasa diterpa isu-isu liar yang hendak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Padahal, kata dia, khusus di Sumba Barat Daya, Fraksi PDI Perjuangan merupakan salah satu fraksi yang kuat dan solid dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Apalagi, PDI Perjuangan merupakan partai yang mengusung calon Wakil Bupati, Dominikus Alphawan Rangga Kaka dan sudah dilantik.

“Persoalan RDP tentang PPPK Tahap 2 yang menuai sorotan saat ini, sebagai tanggung jawab konstituen Komisi 3. Dan merupakan hal masing-masing anggota dewan untuk menentukan sikapnya,” katanya lagi.

Lebih lanjut, mantan wartawan media online Suara Jarmas ini menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan tetap mendorong pemerintah untuk bersama-sama dalam mencari solusi jika benar ditemukan indikasi manipulasi administrasi terhadap proses seleksi PPPK Tahap 2.

Selain itu, ia juga menyebut Fraksi PDI Perjuangan tetap mendorong pemerintah supaya transparan, akuntabel dan berintegritas, sehingga dapat menyakinkan masyarakat Sumba Barat Daya.

Jika ditemukan adanya tindakan yang melanggar, ia meminta pemerintah memberikan sanksi bagi oknum yang melakukan hal tersebut.

“Masalah Pansus, kita menunggu keputusan fraksi-fraksi dalam paripurna nanti, jadi Pansus baru menjadi usulan dari beberapa fraksi atau anggota dewan tetapi belum diputuskan dalam sidang Paripurna.

Jadi mari sama-sama kita tunggu hasil sidang RDP ke 4 yang melibatkan lintas komisi. Apakah akan di dorong ke Pansus atau malah ditemukan solusinya dalam sidang RDP tersebut,” ucap Octavianus.***